Dwi Wahyudi, Direktur Pelaksana I LPEI periode 2009-2018, menegaskan bahwa seluruh proses persetujuan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit telah berjalan sesuai prosedur berjenjang.
Ia menyatakan pembayaran tetap lancar dengan status Kolektibilitas 1 hingga akhir masa jabatannya pada Desember 2018.
Latar Belakang Posisi dan Tanggung Jawab Dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Dwi Wahyudi menjelaskan bahwa seluruh usulan pembiayaan melewati unit bisnis, manajemen risiko, dan Komite Pemutus Pembiayaan.
Ia menambahkan bahwa sebelum meninggalkan LPEI, tidak ada indikasi masalah pada kedua debitur tersebut.
Penegasan ini penting karena menunjukkan bagaimana proses pengambilan keputusan dilakukan secara bertingkat di lembaga pembiayaan ekspor nasional.
Klaim tersebut muncul dalam perkara dugaan korupsi pembiayaan ekspor LPEI periode 2015-2020 yang diduga merugikan negara Rp992,82 miliar.
Kasus ini sedang diperiksa di pengadilan dengan fokus pada tata kelola penyaluran kredit.
Penjelasan Dwi Wahyudi memberikan gambaran mengenai kondisi kredit pada masa jabatannya, sehingga pembaca dapat memahami konteks peralihan pengelolaan.
Klaim dan Pembelaan di Persidangan Dwi Wahyudi menyampaikan bahwa pada 2016-2018 semua pembayaran lancar, Kolektibilitas 1. Baru terjadi pembayaran tidak lancar tahun 2020.
Ia juga menegaskan, "Sebelum saya meninggalkan LPEI, seluruh pembayaran lancar dan tidak ada masalah." Pernyataan ini disampaikan sebagai bagian dari pembelaan terhadap dakwaan jaksa dalam sidang terbuka.
Sidang mendengar bahwa kredit macet baru terjadi setelah September 2020, jauh setelah Dwi Wahyudi meninggalkan lembaga tersebut.
Nilai aset jaminan disebut lebih besar dari nilai kredit, sehingga sempat terbuka peluang penyehatan sebelum pengelolaan beralih.
Penjelasan mengenai nilai jaminan ini memberikan konteks mengapa potensi perbaikan sempat dipertimbangkan.
Dampak terhadap Kepercayaan Lembaga Pembiayaan Dugaan kerugian sebesar Rp992,82 miliar memengaruhi kepercayaan terhadap tata kelola LPEI sebagai lembaga pembiayaan ekspor nasional.
Pelaku usaha dan mitra kini lebih waspada terhadap proses due diligence yang dilakukan lembaga serupa.
Hal ini menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam setiap tahap persetujuan kredit.
Klaim Dwi Wahyudi disampaikan dalam sidang terbuka sebagai bagian dari pembelaan.
Masyarakat dapat melihat bagaimana mantan pejabat lembaga negara menjelaskan proses yang telah dilalui selama masa jabatan.
Transparansi semacam ini menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pembiayaan.
Usulan Perbaikan Tata Kelola Audit independen berkala terhadap penilaian jaminan dan restrukturisasi kredit diperlukan untuk mencegah kejadian serupa.
Langkah ini mencakup penguatan komite pemutus dan transparansi proses persetujuan. Dengan demikian, lembaga pembiayaan negara dapat memperkecil risiko kerugian di masa mendatang.
Kasus ini menyoroti pentingnya sistem audit berkelanjutan di lembaga pembiayaan negara.
Pendekatan berbasis data dapat membantu mendeteksi risiko lebih awal melalui pelaporan yang lebih terstruktur.
Hal tersebut mendukung upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang.