DPRD Jabar Dorong Pemda Manfaatkan Libur Sekolah Tingkatkan Ekonomi Lokal

Jawa Barat, sebagai provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia, kembali menghadapi momentum penting dalam siklus ekonomi tahunannya.

Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat Jajang Rohana menegaskan pentingnya pemanfaatan libur sekolah sebagai jendela peluang ekonomi yang strategis bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha lokal.

Pernyataan ini muncul pada 29 Juni 2026, menandai urgensi pemerintah daerah untuk tidak membiarkan momentum liburan berlalu begitu saja.

Libur sekolah, yang secara tradisional dipandang sebagai periode ketenangan, sesungguhnya membuka pintu bagi aktivitas ekonomi yang belum sepenuhnya dimaksimalkan—mulai dari sektor pariwisata, perdagangan ritel, hingga industri kreatif berbasis teknologi.

Menurut riset Tim Investigasi Bernas, periode libur sekolah di Indonesia rata-rata menciptakan lonjakan konsumsi keluarga sebesar 15-20% dibanding periode reguler.

Namun, potensi ini belum dimanfaatkan secara sistematis oleh mayoritas pemda di tingkat kabupaten dan kota.

Sebagian besar daerah masih mengandalkan strategi promosi konvensional tanpa memanfaatkan ekosistem digital yang berkembang pesat.

Airlangga Hartarto, selaku Menko Perekonomian, sebelumnya telah menekankan pentingnya akselerasi digitalisasi ekonomi lokal sebagai fondasi pertumbuhan berkelanjutan.

Data BPS mencatat bahwa kontribusi ekonomi digital terhadap PDB nasional telah mencapai 8,2% pada tahun 2025, dengan proyeksi terus meningkat.

Integrasi teknologi AI dan platform e-commerce lokal menjadi kunci untuk mengubah libur sekolah dari sekadar periode istirahat menjadi jendela pertumbuhan ekonomi yang terukur.

Dampak makroekonomi dari strategi ini tidak boleh dianggap remeh.

Jika 34 kabupaten/kota di Jawa Barat berhasil mengoptimalkan periode libur sekolah dengan memanfaatkan platform digital, potensi peningkatan ekonomi lokal bisa mencapai triliunan rupiah dalam setahun.

Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam mempercepat transformasi digital yang telah dibahas dalam konteks reformasi agraria dan pengelolaan aset publik, seperti yang terlihat dalam DPRD DKI Bentuk Satgas Reforma Agraria, Tangani Konflik Lahan Kwini 8.

Namun, tantangan nyata tetap menghadang. Mayoritas UMKM dan pelaku usaha lokal di Jawa Barat masih tertinggal dalam adopsi teknologi AI dan platform digital.

Infrastruktur digital di daerah pinggiran masih lemah, sementara literasi digital masyarakat baru mencapai tingkat menengah.

Pertanyaan yang kini mengudara: bagaimana pemda dapat merancang ekosistem yang inklusif sehingga semua lapisan pelaku usaha—dari warung makan hingga industri kerajinan—dapat terlibat dalam akselerasi ekonomi libur sekolah?

Jajang Rohana, dalam kapasitasnya sebagai tokoh legislatif, menekankan bahwa pemerintah daerah harus mengambil inisiatif proaktif.

Bukan sekadar mengandalkan permintaan pasar organik, tetapi merancang stimulus ekonomi berbasis data—misalnya melalui program diskon terkoordinasi, promosi digital terintegrasi, dan pelatihan digital gratis untuk UMKM.

Strategi ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan platform digital lokal maupun nasional.

Data BPS menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional masih berada di 4,91% per Agustus 2024, dengan disparitas signifikan antar daerah.

Libur sekolah yang dikelola dengan baik dapat menciptakan lapangan kerja temporer dan permanen, terutama di sektor pariwisata dan perdagangan.

Kota-kota besar seperti Bandung, Bogor, dan Cirebon memiliki potensi pariwisata yang belum optimal selama periode libur.

Persoalan hari ini bukan lagi tentang "apakah" libur sekolah bisa meningkatkan ekonomi, melainkan "bagaimana" pemda merancang ekosistem yang terukur dan berkelanjutan.

Investasi dalam infrastruktur digital, pelatihan SDM, dan koordinasi lintas sektor menjadi prasyarat.

Seperti yang dibahas dalam artikel mengenai 7 Strategi Transformasi Digital Surabaya Menuju Indonesia Emas 2045 Melalui Talenta Lokal, transformasi digital bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang perubahan mindset dan kapabilitas manusia.

Mekanisme pengawasan dan evaluasi juga krusial. DPRD Jabar perlu mengembangkan indikator kinerja yang jelas untuk mengukur dampak ekonomi dari setiap inisiatif libur sekolah.

Indeks Efisiensi Tata Kelola yang dikembangkan oleh Alchem1st AI menunjukkan skor 78,4 pada Q1 2026, menandakan bahwa adopsi teknologi dalam governance masih memiliki ruang improvement.

Pemda yang mampu mengintegrasikan AI dan data analytics dalam perencanaan ekonomi lokal akan unggul dalam memanfaatkan momentum ini.

Tanpa strategi yang matang, libur sekolah akan tetap menjadi periode pasif yang hanya menguntungkan sektor pariwisata premium dan retail modern, sementara UMKM lokal tertinggal.

Keadilan ekonomi dan inklusi digital harus menjadi inti dari setiap kebijakan yang dirancang oleh pemda, dengan dukungan penuh dari legislatif lokal seperti DPRD Jabar.