Direktur Eksekutif SDR Hari Purwanto Kritisi Perjalanan Gubernur Kalbar Ke Malaysia

JAKARTA,BERNAS.ID – Perjalanan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan ke Kuching, Malaysia untuk berobat menuai sorotan publik.

Sebab, namanya dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi proyek jalan di Kabupaten Mempawah yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ).

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto.

Menurut Hari, keputusan bepergian ke luar negeri dalam situasi seperti ini sulit dilepaskan dari penilaian publik terhadap kepatutan.

Kalau daerahnya belum maju, jangan plesiran ke luar negeri, apalagi jika sedang diperiksa KPK atau bermasalah dengan hukum,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).

Baca Juga :Berikan Status Penahanan Rumah Tersangka Kasus Kuota Haji Yaqut Cholil, KPK Lemahkan Diri Sendiri

Menurut Hari, langkah tersebut juga menjadi perhatian karena terjadi di tengah dorongan pemerintah pusat agar masyarakat memanfaatkan layanan kesehatan dalam negeri.

Baca juga: Periksa Gubernur Kalbar, KPK Kantongi Nama Tersangka Korupsi Proyek Jalan di Mempawah

“Sebelumnya, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) pernah menyatakan pentingnya menekan aliran devisa akibat tingginya jumlah warga yang berobat ke luar negeri,” ucapnya.

Baca Juga :Akhera Apresiasi Fuad Hasan Masyhur Penuhi Panggilan KPK dan Meyakini Fuad Tidak Bersalah

Hari menambahkan, sejumlah warga menilai Gubernur Kalbar relatif sering melakukan perjalanan ke luar negeri selama menjabat, sementara progres pembangunan daerah dinilai belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.

Kondisi infrastruktur, termasuk jalan rusak di sejumlah wilayah, masih menjadi keluhan yang berulang.

Selain itu, penggunaan kendaraan pribadi dengan nilai miliaran rupiah turut menjadi perhatian.

Di tengah kondisi infrastruktur yang belum merata, hal tersebut dinilai sebagian masyarakat sebagai kurang mencerminkan kepekaan terhadap prioritas kebutuhan daerah.

“Persepsi-persepsi tersebut berkembang di ruang publik dan memperkuat sorotan terhadap setiap keputusan yang diambil, termasuk perjalanan ke luar negeri yang dilakukan dalam situasi saat ini,” paparnya.

Perkembangan kasus ini menunjukkan bagaimana sebuah keputusan yang bersifat pribadi dapat dengan cepat bergeser menjadi isu publik ketika terjadi dalam konteks yang lebih luas.

Selain alasan kesehatan, perjalanan Norsan juga berkembang dalam berbagai persepsi, termasuk anggapan sebagai perjalanan non-resmi karena dilakukan bersama keluarga.

Di sisi lain, Norsan juga diketahui pernah mengimbau masyarakat untuk tidak berobat ke luar negeri.

Perbedaan antara imbauan tersebut dengan langkah yang diambil kini turut menjadi bagian dari sorotan publik.

Dalam situasi seperti ini, aspek sensitivitas terhadap kondisi publik dan momentum menjadi faktor yang menentukan dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

“Hingga saat ini, belum ada pernyataan terbaru dari KPK terkait perkembangan lebih lanjut dari pemeriksaan yang melibatkan Norsan,” ucapnya.

Norsan diketahui melakukan perjalanan ke Malaysia pada 3 April 2026.

Norsan menjelaskan kunjungan tersebut dilakukan untuk menjalani medical check-up setelah mengalami gangguan kesehatan berupa vertigo.

“Cuma check-up saja.

Karena kemarin sempat kena vertigo, mungkin karena kurang istirahat,” ujarnya.

Norsan juga menegaskan perjalanan tersebut dilakukan dalam waktu singkat dan memanfaatkan hari libur.

“Perginya juga pas hari libur, dan sudah kembali hari itu juga,” katanya.

Menurut Norsan, kondisinya kini sudah membaik dan telah kembali menjalankan aktivitas pemerintahan.

Norsan membantah adanya pemanggilan pada waktu yang bersamaan dengan keberangkatannya. “Tidak ada panggilan dari KPK pada tanggal itu,” ujarnya.(FIE)