Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Mulai Lakukan Pendataan 18.000 UKM Baru di Kota Jogja

Oleh: Deny Hermawan•20 Agustus 2026
Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Mulai Lakukan Pendataan 18.000 UKM Baru di Kota Jogja
Foto: Deny Hermawan
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
Sumber: journalist
"Pendataan Usaha Mikro Kecil (P-UKM) Kota Yogyakarta 2026 mulai diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Yogyakarta pada periode Agustus hingga September 2026."
Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Yogyakarta Tri Karyadi Riyanto

🗓️ Dipublikasikan pada 20 Agustus 2026.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita ekonomi terbaru →

YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Pendataan Usaha Mikro Kecil (P-UKM) Kota Yogyakarta 2026 mulai diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Yogyakarta pada periode Agustus hingga September 2026. Program yang mengusung slogan "Data Kuat, UKM Hebat, Yogya Maju!" ini dilakukan untuk memperkuat basis data pelaku usaha di wilayah kota.

Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Yogyakarta Tri Karyadi Riyanto mengatakan, kegiatan ini menargetkan pengumpulan sekitar 18.000 data UKM baru di seluruh wilayah Kota Yogyakarta, dengan memanfaatkan baseline data yang bersumber dari berbagai instansi, lembaga, dan organisasi. -

"P-UKM 2026 dirancang bukan sekadar untuk menghitung jumlah pelaku usaha. Pendataan ini diarahkan untuk menghasilkan gambaran yang lebih utuh mengenai pelaku dan unit usaha menurut wilayah, lapangan usaha, serta skala usaha.

Informasi tersebut akan menjadi dasar analisis dan perencanaan, sekaligus membantu Pemerintah Kota Yogyakarta menyusun strategi pembinaan UKM yang lebih sesuai dengan kondisi, kebutuhan, potensi, dan kendala usaha di lapangan," kata Tri, Kamis (20/8/2026).

Sasaran P-UKM 2026 menurutnya adalah pelaku UKM pada sektor usaha nonpertanian yang memiliki tempat usaha menetap untuk kegiatan produksi, penjualan, atau produksi sekaligus penjualan. Tempat usaha dapat berupa bangunan khusus usaha maupun bangunan campuran yang sebagian digunakan untuk kegiatan usaha. "Usaha yang berlokasi tidak menetap atau bersifat keliling serta usaha pertanian tidak termasuk dalam sasaran pendataan ini," katanya.

Ia menambahkan, pendataan mengutamakan UKM yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan/atau pelaku usaha dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kota Yogyakarta. Sasaran juga mencakup warga dengan NIK Kota Yogyakarta dan domisili di Kota Yogyakarta yang menjalankan usaha di wilayah Kota Yogyakarta maupun di luar wilayah kota.

"Pelaku usaha dengan kriteria yang sama dan berusaha di pasar atau pusat perbelanjaan di Kota Yogyakarta juga menjadi bagian dari sasaran pendataan," imbuh dia.

Dengan cakupan tersebut, P-UKM 2026 diharapkan mampu menangkap keragaman UKM Kota Yogyakarta, termasuk usaha yang menjalankan kegiatan produksi, perdagangan, dan jasa dari lokasi usaha yang berbeda dengan alamat tempat tinggal pelakunya.

Pendekatan ini penting agar basis data tidak hanya merekam usaha yang mudah terlihat, tetapi juga memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai aktivitas ekonomi UKM yang terkait dengan warga Kota Yogyakarta.

P-UKM 2026 dilaksanakan di seluruh wilayah administrasi Kota Yogyakarta dengan target 18.000 data UKM yang tersebar di 14 kemantren dan 45 kelurahan. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, disiapkan 45 enumerator yang bekerja berdasarkan pembagian target per kemantren. Target terbesar berada di Kemantren Umbulharjo sebanyak 5.600 data, disusul Tegalrejo sebanyak 3.200 data dan Wirobrajan sebanyak 2.400 data.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode CAPI (Computer-Assiste Personal Interviewing) melalui Aplikasi Survey UKM secara online.

Enumerator diwajibkan mengunjungi pelaku usaha secara langsung, mendampingi proses pengisian kuesioner, memastikan data diisi secara lengkap, dan menyerahkan bukti tanda tangan pelaku usaha yang telah didata.

"Basis data nanti harus bisa benar-benar dimanfaatkan, data yang konkret, akurat, dan mutakhir," tegas Tri.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram