Demokrat DKI: Indeks Sistem Merit Sudah Baik, Tapi Kalah dari Jabar

JAKARTA, BERNAS.ID – Fraksi Partai Demokrat–Perindo DPRD DKI Jakarta menilai capaian Indeks Sistem Merit Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 350,5 poin pada tahun 2024 memang telah berada dalam kategori “Sangat Baik”.

Namun, capaian ini belum cukup untuk mencerminkan posisi Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan barometer tata kelola ASN (Aparatur Sipil Negara) di Indonesia.

“Angka 350,5 itu memang sudah masuk kategori sangat baik, tapi Jakarta belum berada di posisi terbaik secara nasional.

Faktanya, Jawa Barat sudah mencapai 400 poin.

Artinya, kita masih tertinggal,” ujar Nur Afni Sajim, Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, dalam penyampaian pandangan umum fraksi pada rapat paripurna, Senin (16/6/2025).

Baca Juga : Demokrat DKI Desak Desentralisasi Pengelolaan Sampah, Bantar Gebang Sudah Kritis

Nur Afni menyebut bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus lebih serius dalam membangun birokrasi yang profesional, bersih, dan berdaya saing tinggi.

Hal itu dapat dimulai dari penguatan sistem merit dan manajemen talenta secara menyeluruh.

“Sebagai ibu kota negara, Jakarta seharusnya menjadi teladan nasional dalam reformasi birokrasi.

Tapi bila indeks sistem merit kita belum menyamai provinsi lain, maka ini sinyal bahwa pengelolaan SDM aparatur masih stagnan,” ujarnya.

Menurutnya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Pemprov DKI dalam mengimplementasikan delapan aspek utama sistem merit, yaitu: perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan, pengembangan karier, mutasi-promosi, pengelolaan kinerja, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, serta sistem informasi ASN.

Baca Juga : Fraksi Demokrat DKI: Perombakan Jabatan Harus Berdampak Positif pada Pelayanan Publik

“Kami mendorong agar sistem merit dijalankan secara konsisten dan tidak sekadar administratif.

Harus ada budaya meritokrasi yang mengakar, bukan hanya untuk keperluan penilaian indeks,” tegas politisi Demokrat itu.

Nur Afni juga menekankan pentingnya manajemen talenta yang kuat untuk mendorong lahirnya ASN DKI yang berkualitas dan mampu menjawab tantangan zaman.

“Jakarta butuh ASN yang tidak hanya cakap teknis, tapi juga adaptif, jujur, dan punya integritas.

Sistem merit dan manajemen talenta adalah fondasinya,” imbuhnya.

Fraksi Demokrat–Perindo meyakini bahwa tanpa perbaikan nyata dalam pengelolaan ASN, maka upaya reformasi birokrasi akan berjalan setengah hati.

Ia pun mengingatkan, kualitas layanan publik sangat bergantung pada kualitas SDM yang mengelolanya.

“Tanpa ASN yang kompeten dan sistem yang transparan, kita hanya akan berputar-putar dalam masalah lama: lambat, tidak responsif, dan rawan penyimpangan,” tutup Nur Afni.

(DID)