Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghentikan sementara pembangunan proyek data center berbasis kecerdasan buatan (AI) di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta.
Proyek bernilai sekitar Rp3,5 triliun ini terhenti karena belum mengantongi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Penghentian ini disampaikan Dedi dalam keterangannya di Bandung, Jumat (2/10/2026). Menurutnya, ia pertama kali mempertanyakan kelengkapan perizinan pada 28 Juli 2026.
Namun, hampir tiga bulan berselang, dokumen tersebut belum juga selesai.
"Dihentikan itu karena kan tanggal 28 Juli 2026, saya tanya PBG-nya atau IMB-nya sudah keluar belum? Belum kan? Saya katakan penuhi dong waktu itu kan, percepat izinnya.
Ketika saya tanya kemarin IMB-nya belum keluar. AMDAL-nya sudah keluar belum? Belum. Ya saya bilang jangan dulu dilaksanakan," kata Dedi, dikutip dari Detik.com.
Konsultan Proyek Jadi Sorotan
Dedi menyoroti kelalaian konsultan proyek yang dinilai lambat dalam menyelesaikan administrasi. Ia mengaku heran karena hingga dirinya meninjau lokasi, data perizinan belum dimasukkan ke dalam sistem.
"Kan izinnya tidak keluar sampai dengan kemarin saya kunjungi. Kesalahannya di mana? Di Pemda Purwakarta? Bukan. Kesalahannya adalah konsultannya sampai ketika saya datang belum meng-entri data," ucapnya.
Gubernur menegaskan konsistensinya dalam menegakkan prosedur. Menurutnya, tidak ada perubahan sikap antara instruksi pada Juli 2026 dengan keputusan penghentian sementara saat ini.
"Kalau ngomong konsistensi, omongan saya tanggal 28 Juli 2026 dengan omongan saya yang datang kemarin sama. Saya nanya izin.
Yang waktu itu ditanya lagi dalam proses, kemarin sudah hampir 3 bulan belum juga, ya saya hentikan," lanjut dia. Ancaman Krisis Air bagi Warga Purwakarta
Isu paling krusial dalam proyek ini adalah penggunaan air.
Data riset menunjukkan proyek data center AI BDX ini memiliki kapasitas awal 120 megawatt (MW) dan direncanakan berkembang hingga 640 MW.
Kebutuhan airnya mencapai sekitar 384 liter per detik atau setara 33 ribu meter kubik per hari.
Dedi memperingatkan potensi warga Purwakarta kehilangan akses air jika proyek ini beroperasi tanpa pengawasan ketat.
Ia merujuk pada kasus serupa di Subang, di mana warga tidak mendapat pasokan air meskipun sumber daya tersebut diperjualbelikan.
"Tapi satu catatan, warga Purwakarta yang berkorban untuk kepentingan Jatiluhur harus mendapat akses air.
Ini kebiasaan di Indonesia ya, dan kebiasaan di Jawa Barat dari dulu, warga yang ada di air tidak mendapat akses air seperti yang kasus perusahaan di Subang.
Warga di situ airnya diperjualbelikan tapi warganya tidak mendapat pasokan air," pungkasnya. Kewenangan Izin dan Objektivitas Akademisi
Dedi mengklarifikasi bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan langsung untuk menerbitkan izin AMDAL. Ia menjelaskan bahwa kewenangan tersebut berada di Dinas Lingkungan Kabupaten Purwakarta.
"Ya yang beri izin kan AMDAL. AMDAL-nya merupakan kewenangan Dinas Lingkungan Kabupaten. Maka yang berikan izin ya nanti ya tanya aja pada tim AMDAL dan konsultannya.
Gubernur tidak punya kewenangan berikan izin AMDAL untuk BDx," jelasnya.
Untuk memastikan penilaian yang tidak memihak, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melibatkan akademisi dari Universitas Indonesia (UI).
Langkah ini diambil untuk memberikan pertimbangan objektif terkait dampak lingkungan proyek.
"Maka untuk membangun objektivitas, Pemerintah Provinsi meminta salah satu akademisi dari UI untuk mewakili Pemerintah Provinsi memberikan pertimbangan objektif," ungkapnya. Dampak Investasi dan Iklim Usaha
Penundaan proyek senilai Rp3,5 triliun ini menimbulkan ketidakpastian bagi investor di sektor infrastruktur digital.
Di satu sisi, pemerintah daerah berupaya menjaga kepatuhan lingkungan dan hak sosial warga. Di sisi lain, percepatan investasi teknologi menjadi tuntutan zaman.
Dedi menegaskan dirinya tidak memiliki kepentingan pribadi dalam proyek ini. Ia menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada hasil kajian AMDAL yang objektif.
"Bagi saya pribadi, kalau secara objektif AMDAL-nya lulus, ya saya enggak ada masalah dilaksanakan. Kalau kata AMDAL-nya tidak boleh, ya saya tidak ada masalah juga dihentikan.
Kan bagi saya tidak untung tidak rugi," tegasnya.
Isu ini menyoroti pentingnya keseimbangan antara pembangunan infrastruktur digital dan perlindungan sumber daya air.
Hal ini sejalan dengan tantangan tata kelola daerah yang sering dibahas dalam Terobosan Gemilang Sulawesi Utara: Mengubah Data Menjadi Peluang Ekonomi Digital, di mana pemanfaatan teknologi harus selaras dengan kesiapan ekosistem lokal.
Solusi dan Langkah Strategis BERNAS
Untuk mengurai kebuntuan, diperlukan percepatan penyelesaian dokumen PBG dan AMDAL melalui pendampingan teknis dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.
Konsultan proyek harus segera melengkapi entri data yang menjadi kewajibannya agar proses evaluasi dapat berjalan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat memfasilitasi forum koordinasi antara konsultan, pemerintah kabupaten, dan akademisi UI.
Tujuannya adalah memastikan penilaian dampak lingkungan dilakukan secara transparan dan ilmiah.
Selain itu, perlu ada perjanjian tertulis antara pengembang proyek dan pemerintah daerah mengenai jaminan akses air bersih bagi masyarakat Purwakarta.
Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan kepatuhan terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan.
BERNAS juga mendorong penggunaan teknologi efisiensi air pada data center untuk menekan kebutuhan air hingga di bawah 384 liter per detik.
Audit lingkungan berkala oleh pihak independen juga wajib dilakukan untuk mencegah dampak negatif di masa depan.
Langkah serupa pernah menjadi sorotan dalam Mendobrak Stagnasi: Batam Butuh Alkemis Data, Bukan Sekadar Buruh Industri!, yang menekankan bahwa pembangunan infrastruktur digital harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia dan perlindungan lingkungan.
Tantangan bagi Pengambil Kebijakan
Kasus ini menjadi preseden bagi proyek data center lain di Indonesia. Kepatuhan terhadap AMDAL dan PBG sejak awal adalah harga mati. Pemerintah daerah dituntut tegas namun tetap pro-investasi.
Pertanyaannya, bagaimana memastikan proyek strategis nasional tidak mengorbankan hak dasar warga atas air? Publik menantikan kejelasan kelanjutan proyek ini serta transparansi proses perizinan di Kabupaten Purwakarta.
[STRATEGI SOLUSI]
Menghadapi kompleksitas perizinan dan tuntutan efisiensi operasional di sektor infrastruktur digital, pelaku usaha membutuhkan sistem tata kelola yang terintegrasi.
BERNAS menawarkan solusi melalui Consulting Business Plan untuk penyusunan roadmap transformasi digital berbasis AI, mulai dari diagnosa peluang hingga rekomendasi tools yang terukur.
Untuk perusahaan yang ingin mengotomatiskan model bisnis tanpa kehadiran pemilik secara fisik, Adolo hadir sebagai Business Model Automation 5.0 yang memetakan dan mengotomatiskan bagian bisnis secara bertahap.
Sementara itu, bagi korporasi yang membutuhkan percepatan kehadiran digital, JasaPromo.id menyediakan distribusi rilis pers dan amplifikasi brand ke jaringan media nasional terverifikasi.
Mari berdiskusi mengenai strategi pengelolaan proyek yang berkelanjutan dan patuh regulasi. Kunjungi portal BERNAS untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan konsultasi bisnis dan transformasi digital.
📊 Survei Kilat BERNAS
Apakah Anda tertarik kuliah lagi?
Jawaban Anda membantu kami menyajikan konten yang lebih relevan.
FAQ: Ringkasan Cepat
Apa inti dari Dedi Mulyadi Hentikan Proyek Data Center AI Jatiluhur Rp3,5 T?
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghentikan sementara pembangunan data center AI senilai Rp3,5 triliun di Jatiluhur karena izin PBG dan AMDAL belum rampu
Apakah cara ini masih relevan di tahun ini?
Ya, panduan ini telah diperbarui oleh Tim Redaksi BERNAS.id dan diverifikasi keakuratannya. Kami selalu menyajikan informasi teknologi yang *up-to-date*.




