Danantara Incar 5-10 Persen Saham BEI, OJK Buka Peluang Negara Kuasai 40 Persen

Rosan Perkasa Roeslani selaku CEO Badan Pengelola Investasi Danantara mengungkap bahwa pihaknya tengah membahas pengambilalihan 5 hingga 10 persen saham Bursa Efek Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 30 September 2026.

Total kepemilikan pihak negara, termasuk Kementerian Keuangan, berpotensi mencapai 30 hingga 40 persen dalam skema demutualisasi yang diatur POJK Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyatakan regulator membuka kemungkinan lembaga negara memiliki saham melebihi angka batasan normal jika memenuhi kriteria sebagai mitra strategis bursa.

Sentimen wait and see pun mewarnai perdagangan saham di BEI menjelang kepastian porsi final.

Analis pasar modal menanti kejelasan, sementara investor institusi mempertanyakan transparansi proses pembahasan yang berlangsung tertutup.

Mengapa Independensi BEI Jadi Taruhan

Demutualisasi sejatinya adalah agenda modernisasi pasar modal. Tujuannya memperkuat daya saing bursa Indonesia di panggung global dan membuka kemitraan dengan bursa internasional.

Namun masuknya lembaga negara dengan porsi signifikan mengubah lanskap tata kelola yang selama ini dijaga.

Anggota bursa yang kini menjadi pemegang saham menghadapi risiko dilusi kepemilikan. Emiten pun berpotensi menunda keputusan investasi karena ketidakpastian arah kebijakan bursa ke depan.

Rosan menyebut ada kemungkinan pihak lain turut masuk. "Mungkin ada pihak lain, mungkin ada dari pihak kementerian lain, Kemenkeu atau yang lain.

Kita bersama-sama bisa sampai 30-40 persen, tapi porsi Danantara mungkin 5-10 persen," ujarnya seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Sementara Hasan menegaskan bahwa aturan pembatasan kepemilikan tetap akan berlaku. "Secara kaidah nanti tentu, sama seperti yang lain, akan ada satu angka pembatasan kepemilikan.

Tapi jangan lupa, kita juga membuka kemungkinan pihak-pihak tertentu yang memiliki kriteria yang memenuhi persyaratan sebagai mitra strategis, tentu termasuk representasi dari lembaga negara untuk dapat memiliki kepemilikan saham melebihi angka batasan tersebut," jelasnya.

Ambigu Regulasi dan Ruang Konflik Kepentingan

Akar persoalannya bukan pada niat memperkuat bursa, melainkan pada ambiguitas regulasi.

POJK Nomor 13 Tahun 2026 memberi ruang bagi lembaga negara mengakuisisi saham bursa di atas batas normal, tanpa kejelasan mekanisme tata kelola, batas maksimal, dan perlindungan terhadap independensi bursa.

Ketika negara menjadi pemegang saham sekaligus regulator, garis pemisah antara kepentingan fiskal dan netralitas pasar menjadi kabur. Inilah yang dikhawatirkan pelaku pasar.

Sejalan dengan kekhawatiran soal tata kelola lembaga publik yang dibahas dalam artikel tentang pemerintah yang mulai melacak aset penerima bansos secara digital, transparansi menjadi kata kunci yang tidak bisa ditawar.

Masyarakat kini menuntut akuntabilitas yang sama dari setiap lembaga negara, termasuk yang mengelola dana investasi strategis.

Dampak pada Ekosistem Pasar Modal dan Korporasi

Ketidakpastian struktur kepemilikan BEI berpotensi menekan sentimen pasar modal. Investor asing dapat mengurangi eksposur di saham Indonesia jika tata kelola dinilai tidak jelas.

Biaya modal bagi emiten pun berpotensi meningkat.

Di sisi lain, kinerja ekspor RI yang menembus USD26,61 miliar dengan sektor nonmigas USD25,62 miliar menunjukkan ekonomi yang membutuhkan pasar modal stabil dan kredibel.

Impor yang mencapai USD23,06 miliar atau naik 19,09 persen YoY memperlihatkan dinamika perdagangan yang menuntut pembiayaan sehat.

Pasar modal yang kredibel adalah infrastruktur bagi pertumbuhan korporasi. Jika kepercayaan investor terganggu, dampaknya menjalar ke kemampuan perusahaan mengakses pendanaan ekspansi.

Lima Langkah agar Demutualisasi Tidak Melemahkan Bursa

Pertama, OJK dan pemerintah perlu segera menerbitkan aturan teknis yang menetapkan batas maksimal kepemilikan lembaga negara di BEI. Aturan itu harus memuat mekanisme ring fence untuk mencegah konflik kepentingan.

Kedua, pembentukan komite tata kelola independen yang melibatkan akademisi, pelaku pasar, dan perwakilan investor untuk mengawasi proses demutualisasi.

Ketiga, Danantara sebaiknya hanya memiliki representasi non-eksekutif di BEI tanpa hak veto atas kebijakan operasional bursa. Ini menjaga netralitas pengambilan keputusan.

Keempat, digitalisasi pelaporan kepemilikan saham secara real-time melalui platform terintegrasi OJK-BEI. Langkah ini memastikan akuntabilitas publik berjalan.

Kelima, sosialisasi dan konsultasi publik sebelum POJK turunan disahkan. Partisipasi publik akan menentukan apakah demutualisasi memperkuat atau justru melemahkan kredibilitas pasar modal Indonesia.

Tata kelola yang baik bukan penghambat ambisi negara. Ia justru pondasi agar ambisi itu tidak menggerus kepercayaan yang dibangun puluhan tahun.

Sebagaimana prinsip yang dipegang dalam membangun layanan publik yang andal, seperti yang diuraikan dalam artikel tentang layanan administrasi warga Jakarta Pusat yang menghadapi hambatan di 2026, setiap kebijakan strategis menuntut kejelasan proses dan akuntabilitas hasil.

Pasar modal Indonesia sedang diuji. Keputusan hari ini akan menentukan apakah investor melihat Indonesia sebagai pasar yang matang atau pasar yang rentan intervensi.

Jawabannya ada pada seberapa serius negara menjaga jarak yang sehat antara pemilik dan pengawas.

[STRATEGI SOLUSI]

Ketidakpastian tata kelola pasar modal menuntut kesiapan korporasi dan emiten dalam mengelola risiko reputasi serta komunikasi ke investor.

BERNAS menyediakan layanan Jasa SEO & Ads untuk memperkuat posisi brand dan kredibilitas perusahaan di ruang digital, serta Consulting Business Plan bagi korporasi yang ingin menyusun roadmap transformasi berbasis AI secara terukur.

Untuk kebutuhan distribusi informasi resmi ke jaringan media nasional terverifikasi, JasaPromo.id menyediakan layanan media placement dan rilis pers yang menjangkau audiens investor dan pelaku pasar.

Hubungi tim BERNAS untuk sesi konsultasi awal dan audit kebutuhan komunikasi korporasi Anda.