Porsi kepemilikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara di Bursa Efek Indonesia (BEI) diperkirakan berkisar 5-10 persen.
Angka ini disampaikan langsung oleh CEO BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/9), menjawab spekulasi pasar soal struktur pemegang saham bursa dalam skema demutualisasi.
"Kita sedang bicarakan, tapi mungkin antara 5-10 persen," ujar Rosan kepada awak media.
Ia menegaskan angka 30-40 persen yang sempat beredar bukan porsi Danantara sendiri, melainkan akumulasi beberapa pihak termasuk Kementerian Keuangan.
"Mungkin ada pihak lain, mungkin ada dari pihak kementerian lain, Kemenkeu atau yang lain. Kita bersama-sama bisa sampai 30-40 persen, tapi porsi Danantara mungkin 5-10 persen," jelasnya.
Pernyataan ini menjadi respons pertama yang cukup gamblang dari pihak Danantara setelah terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek.
Regulasi itu menjadi dasar hukum pembahasan demutualisasi BEI — perubahan struktur kepemilikan bursa dari yang sebelumnya dikuasai anggota bursa menjadi kepemilikan yang lebih luas, termasuk peluang masuknya lembaga negara dan mitra strategis.
Pasar Menanti Angka Final yang Belum Diputuskan
Hingga kini, angka final porsi kepemilikan belum diputuskan.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, pada Agustus lalu membuka opsi kepemilikan saham di atas batas normal bagi mitra strategis, termasuk representasi lembaga negara.
"Secara kaidah nanti tentu, sama seperti yang lain, akan ada satu angka pembatasan kepemilikan.
Tapi jangan lupa, kita juga membuka kemungkinan pihak-pihak tertentu yang memiliki kriteria yang memenuhi persyaratan sebagai mitra strategis, tentu termasuk representasi dari lembaga negara untuk dapat memiliki kepemilikan saham melebihi angka batasan tersebut," ujar Hasan Fawzi dalam pernyataan yang dikutip dari pemberitaan sebelumnya.
Kombinasi dua pernyataan ini menciptakan dua sinyal yang saling tarik-menarik. Di satu sisi, Danantara mengecilkan porsinya.
Di sisi lain, OJK membuka pintu bagi kepemilikan melebihi batas normal bagi pihak tertentu.
Bagi investor ritel dan institusional, ketidakjelasan ini menjadi alasan untuk menahan keputusan besar hingga peta jalan demutualisasi terang benderang.
Mengapa Independensi Bursa Jadi Pertaruhan Reputasi
Demutualisasi BEI bukan sekadar urusan teknis struktur pemegang saham. Ini menyangkut kredibilitas bursa sebagai institusi yang netral terhadap seluruh emiten dan pelaku pasar.
Jika porsi kepemilikan lembaga negara terlalu besar tanpa mekanisme pencegahan konflik kepentingan yang ketat, pertanyaan soal independensi pengaturan pasar akan sulit dihindari.
Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Danantara menjalankan fungsi sebagai pengelola investasi negara, sementara BEI berperan sebagai penyelenggara dan pengawas perdagangan efek.
Ketika satu entitas memiliki kepentingan di dua sisi meja, firewall tata kelola menjadi syarat mutlak, bukan pilihan.
Di sisi lain, masuknya lembaga negara ke struktur pemegang saham bursa juga bisa dibaca sebagai langkah memperkuat permodalan dan kapasitas BEI dalam bersaing dengan bursa regional.
Modernisasi pasar modal Indonesia memang menuntut skala modal dan kemitraan strategis yang lebih besar. Literasi Pasar Modal Tumbuh, tetapi Kepercayaan Harus Dijaga
Di tengah ketidakpastian struktur kepemilikan ini, satu hal yang justru bergerak positif adalah pertumbuhan literasi pasar modal di daerah.
Mengutip laporan Antara, galeri investasi di Nusa Tenggara Timur (NTT) bertambah menjadi 23 galeri per 2 Oktober 2026.
Ini menandakan minat masyarakat untuk mengenal pasar modal terus tumbuh hingga pelosok.
Pertumbuhan galeri investasi itu menjadi cermin paradoks. Semakin banyak warga yang belajar berinvestasi, semakin besar pula kebutuhan mereka atas kepastian tata kelola bursa.
Assessment Interaktif Cepat
Jawab 3 Pertanyaan & Skor Dihitung AI
Investor pemula yang baru masuk pasar modal sangat sensitif terhadap sinyal ketidakpastian regulasi.
Jika mereka melihat bursa tengah menghadapi pertanyaan soal independensi, kepercayaan yang baru tumbuh bisa cepat menguap.
Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam Pemerintah Kerahkan TNI-Polri Verifikasi Data Bansos di 258 Daerah yang menunjukkan pentingnya transparansi data dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Prinsip yang sama berlaku untuk bursa: publik butuh data yang jelas, bukan spekulasi. Jalan Tengah: Transparansi sebagai Penjaga Stabilitas
BERNAS merekomendasikan sejumlah langkah agar demutualisasi BEI tidak menjadi sumber volatilitas berkepanjangan.
Pertama, OJK dan BEI perlu segera mempublikasikan peta jalan demutualisasi yang transparan, termasuk batas maksimal kepemilikan per kategori pemegang saham dan mekanisme pencegahan konflik kepentingan yang terukur.
Kedua, pembentukan komite independen yang melibatkan akademisi, asosiasi pelaku pasar, dan perwakilan investor ritel untuk mengawasi proses demutualisasi.
Kehadiran komite ini berfungsi sebagai pengawas eksternal yang menjaga proses tetap berada di koridor tata kelola yang baik.
Ketiga, penerapan prinsip good corporate governance secara ketat pada Danantara sebagai pemegang saham, termasuk pemisahan tegas antara fungsi investasi dan fungsi pengaturan.
Tanpa pemisahan ini, potensi benturan kepentingan akan terus menjadi bayang-bayang pasar.
Keempat, penguatan literasi pasar modal berkelanjutan dengan memanfaatkan perluasan galeri investasi seperti di NTT. Masyarakat perlu memahami implikasi demutualisasi agar tidak mudah terpengaruh spekulasi jangka pendek.
Kelima, publikasi berkala progres demutualisasi untuk menjaga kepercayaan investor dan stabilitas pasar.
Ketidakpastian yang berkepanjangan lebih merugikan daripada kejelasan yang datang lebih awal, meski angkanya belum final. Dampak bagi Pelaku Pasar dan Ekosistem Korporasi
Bagi emiten dan pelaku pasar modal, ketidakpastian struktur kepemilikan BEI berpotensi menunda keputusan investasi jangka panjang, menekan likuiditas, dan memicu volatilitas IHSG.
Bursa saham regional dan global akan mencermati independensi BEI pasca-demutualisasi sebagai bagian dari penilaian risiko investasi di Indonesia.
Jika lembaga negara menguasai porsi signifikan tanpa mekanisme pengawasan yang memadai, kekhawatiran soal intervensi kebijakan terhadap emiten tertentu bisa muncul.
Pada akhirnya, ini memengaruhi kepercayaan investor asing dan domestik yang menjadi tulang punggung likuiditas pasar.
Sebaliknya, jika demutualisasi dikelola dengan tata kelola yang bersih dan transparan, ini bisa menjadi katalis penguatan pasar modal nasional.
Permodalan yang lebih besar, kemitraan strategis dengan bursa global, dan kapasitas pengawasan yang lebih baik adalah buah dari proses yang dijalankan dengan benar.
Publik pasar modal kini menanti kejelasan angka final. Diskusi di kalangan analis masih terbelah antara optimisme modernisasi dan kekhawatiran independensi.
Yang dibutuhkan pasar saat ini bukan sekadar angka, melainkan kerangka tata kelola yang meyakinkan bahwa bursa tetap menjadi ruang yang adil bagi semua pihak.
[STRATEGI SOLUSI]
Dinamika tata kelola pasar modal dan transparansi data institusi seperti ini menuntut kesiapan korporasi dalam menghadapi perubahan regulasi yang cepat.
BERNAS menyediakan layanan Consulting Business Plan untuk membantu perusahaan menyusun roadmap transformasi digital dan strategi bisnis berbasis AI yang terukur.
Bagi institusi yang ingin memperkuat kehadiran digital di tengah ketidakpastian pasar, Jasa SEO & Ads BERNAS menawarkan audit teknis dan optimasi kata kunci untuk menaikkan ranking Google serta jangkauan brand.
Untuk kebutuhan distribusi informasi resmi ke jaringan media nasional terverifikasi, JasaPromo.id menyediakan layanan media placement dan kampanye promosi terukur.
Kunjungi layanan BERNAS untuk mendiskusikan kebutuhan strategi komunikasi dan transformasi bisnis Anda.
📊 Survei Kilat BERNAS
Bidang karir impian Anda?
Jawaban Anda membantu kami menyajikan konten yang lebih relevan.
FAQ: Ringkasan Cepat
Apa inti dari Danantara Buka Suara Soal Porsi Saham BEI — Sinyal Demutualisasi 5-10 Persen?
CEO BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengungkap porsi kepemilikan saham di BEI diperkirakan 5-10 persen, jauh di bawah isu awal 30-40 persen yang bered
Apakah cara ini masih relevan di tahun ini?
Ya, panduan ini telah diperbarui oleh Tim Redaksi BERNAS.id dan diverifikasi keakuratannya. Kami selalu menyajikan informasi teknologi yang *up-to-date*.




