CEO Badan Pengelola Investasi Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, menyatakan pihaknya sedang membahas porsi kepemilikan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kisaran 5-10 persen.
Angka itu jauh lebih kecil dari isu yang beredar sebelumnya soal kepemilikan 30-40 persen.
Rosan menegaskan total 30-40 persen tersebut merupakan akumulasi dari beberapa pihak, termasuk kemungkinan Kementerian Keuangan.
Pembahasan ini muncul menyusul terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek, yang mengatur skema demutualisasi BEI.
Pernyataan itu disampaikan Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/9), seperti dikutip Bisnis.com dan CNN Indonesia. "Kita sedang bicarakan, tapi mungkin antara 5-10 persen," ujar Rosan.
Ia menambahkan bahwa pihak lain, termasuk Kementerian Keuangan, bisa ikut masuk. "Mungkin ada pihak lain, mungkin ada dari pihak kementerian lain, Kemenkeu atau yang lain.
Kita bersama-sama bisa sampai 30-40 persen, tapi porsi Danantara mungkin 5-10 persen," jelasnya.
Dari sisi otoritas, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menyatakan akan ada angka pembatasan kepemilikan.
Namun ia juga membuka ruang bagi pihak tertentu yang memenuhi kriteria mitra strategis untuk memiliki saham melebihi batas tersebut.
"Secara kaidah nanti tentu, sama seperti yang lain, akan ada satu angka pembatasan kepemilikan.
Tapi jangan lupa, kita juga membuka kemungkinan pihak-pihak tertentu yang memiliki kriteria yang memenuhi persyaratan sebagai mitra strategis, tentu termasuk representasi dari lembaga negara untuk dapat memiliki kepemilikan saham melebihi angka batasan tersebut," ujar Hasan Fawzi pada Agustus lalu.
Kekhawatiran publik terlihat dari diskusi di media sosial dan kalangan analis pasar modal yang mempertanyakan transparansi skema demutualisasi.
Muncul sentimen negatif terhadap potensi kontrol negara secara berlebihan di bursa.
Pertanyaan mengenai siapa saja pihak yang akan masuk dan berapa porsi akhirnya masih menjadi tanda tanya besar.
Pelaku pasar dan investor ritel khawatir masuknya Danantara dengan porsi signifikan dapat mengurangi independensi BEI.
Kekhawatiran itu bukan tanpa dasar. Independensi bursa adalah fondasi kepercayaan pasar. Jika persepsi tata kelola memburuk, investor institusi global berpotensi mengurangi alokasi dana ke pasar saham Indonesia.
Dampak lanjutannya bisa terasa pada likuiditas dan valuasi pasar secara keseluruhan. Emiten pun menghadapi risiko kenaikan biaya modal jika premi risiko politik meningkat.
Assessment Interaktif Cepat
Jawab 3 Pertanyaan & Skor Dihitung AI
Seperti yang dibahas dalam Pemerintah Cek Wajah Penerima Bansos, Lacak Tanah dan Mobil, transparansi pengelolaan aset dan kepemilikan oleh entitas negara selalu menjadi sorotan publik.
Hal serupa berlaku di pasar modal.
Demutualisasi BEI sendiri merupakan bagian dari upaya modernisasi pasar modal Indonesia agar mampu bersaing secara global.
Namun masuknya entitas negara seperti Danantara dengan porsi besar menimbulkan persepsi risiko politik dan tata kelola.
Dalam kerangka yang lebih luas, isu ini sejalan dengan Strategi Revolusioner Menjembatani Kesenjangan Skill Era Remote Global soal pentingnya kejelasan aturan main dalam ekosistem yang terbuka.
BERNAS merekomendasikan agar OJK dan pemerintah segera menerbitkan aturan turunan yang jelas dan transparan mengenai batas maksimal kepemilikan saham oleh lembaga negara di BEI.
Mekanisme tata kelola yang ketat diperlukan untuk mencegah konflik kepentingan.
Perlu ada jaminan independensi direksi dan komisaris BEI dalam pengambilan keputusan strategis. Sosialisasi dan dialog terbuka dengan pelaku pasar juga penting untuk membangun kepercayaan.
Pemanfaatan teknologi pencatatan yang transparan dan auditabel dapat menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demutualisasi.
Langkah ini sejalan dengan semangat 7 Strategi Emas Menaklukkan Krisis Talenta Digital Menuju Indonesia Maju 2045 yang menekankan tata kelola berbasis data.
Pertanyaan besarnya sederhana: apakah demutualisasi akan memperkuat bursa, atau justru memindahkan kekuasaan dari pelaku pasar ke meja birokrasi?
Jawabannya akan ditentukan oleh seberapa jelas aturan main yang dibuat dalam beberapa bulan ke depan.
[STRATEGI SOLUSI]
Ketidakpastian tata kelola pasar modal menuntut kesiapan korporasi dan pelaku usaha dalam membaca arah kebijakan. Di sinilah pendampingan strategis menjadi penting.
Untuk perusahaan yang ingin memperkuat fondasi bisnis di tengah gejolak kebijakan, layanan Consulting Business Plan dari BERNAS menawarkan sesi konsultasi 1-on-1: diagnosa peluang, rekomendasi tools dan sistem, hingga rencana eksekusi yang terukur.
Bagi korporasi yang ingin memperkuat kehadiran digital dan komunikasi publik, Jasa SEO & Ads BERNAS menyediakan audit teknis, optimasi kata kunci, dan content engine untuk menaikkan ranking serta jangkauan brand.
Sementara itu, JasaPromo.id menyediakan distribusi rilis pers dan amplifikasi brand ke jaringan media nasional terverifikasi, relevan bagi emiten atau lembaga yang perlu menyampaikan posisi resmi secara luas.
Mari berdiskusi: bagaimana seharusnya batas kepemilikan negara di bursa diatur agar pasar tetap percaya?
📊 Survei Kilat BERNAS
Bidang karir impian Anda?
Jawaban Anda membantu kami menyajikan konten yang lebih relevan.
FAQ: Ringkasan Cepat
Apa inti dari Danantara Bidik Saham BEI 5-10 Persen, Pasar Modal Waswas?
CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani membuka angka porsi kepemilikan di Bursa Efek Indonesia: 5-10 persen. Namun akumulasi pihak negara disebut bisa menemb
Apakah cara ini masih relevan di tahun ini?
Ya, panduan ini telah diperbarui oleh Tim Redaksi BERNAS.id dan diverifikasi keakuratannya. Kami selalu menyajikan informasi teknologi yang *up-to-date*.




