Dana Desa DIY 2026 “Ditebang” Pusat, Komisi A DPRD DIY Dorong Hal Ini

YOGYAKARTA, BERNAS.ID– Ketua Komisi A DPRD Provinsi DIY, Eko Suwanto, menyoroti penurunan tajam alokasi Dana Desa dari Pemerintah Pusat untuk wilayah DIY pada tahun anggaran 2026.

Penurunan yang mencapai rata-rata 74% tersebut dinilai bukan lagi sekadar pemangkasan, melainkan “penebangan” anggaran yang dapat melumpuhkan pembangunan di tingkat kalurahan.

Eko Suwanto menjelaskan bahwa di saat Pemda DIY dan DPRD DIY memiliki semangat kuat membangun desa melalui Perda Nomor 3 Tahun 2024, dukungan dari pusat justru berbanding terbalik.

Berdasarkan Perda tersebut, DIY berkomitmen menjadikan kalurahan dan kelurahan sebagai pusat pelayanan publik prima dan pemberdayaan ekonomi.

”Kita punya regulasi yang sangat baik melalui Perda Nomor 3 Tahun 2024.

Pasal 18 secara eksplisit mewajibkan Pemda DIY memberikan alokasi anggaran secara adil dan merata setiap tahun.

Ini mungkin satu-satunya di Indonesia,” ujar Eko Suwanto, Kamis (26/2).

Sebagai wujud nyata, Komisi A menurut dia telah mengawal peningkatan signifikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk tahun 2026:

– BKK Kalurahan: Rp 132,5 miliar (naik dari Rp 43,8 miliar di tahun 2025).

– BKK Kabupaten/Kota: Rp 168,8 miliar.

– Total Fiskal untuk Desa/Kelurahan: Rp 301,3 miliar.

Dana tersebut mencakup penanganan stunting, reformasi kalurahan, hingga bantuan warga miskin.

Di Kota Jogja, setiap kelurahan dipastikan mendapat alokasi Rp 120 juta melalui skema ini.

Baca juga: Pemberian Dana Desa Perkuat Ketahanan Pangan

Namun, kegembiraan atas kenaikan anggaran daerah tersebut tertutup oleh fakta menyedihkan terkait Dana Desa dari pusat.

Eko memaparkan data penurunan drastis di empat kabupaten di DIY:

– Bantul: Turun 78%

– Sleman: Turun 75%

– Kulon Progo: Turun 71%

– Gunungkidul: Turun 71%

”Ini bukan lagi dipangkas, tapi ditebang.

Ada desa yang tahun 2025 menerima Rp 733 juta, tahun 2026 ini hanya tinggal Rp 272 juta. Apa yang terjadi?

Komitmen membangun desa yang dideklarasikan pusat tidak diikuti dengan dukungan anggaran yang memadai,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Eko menekankan bahwa penurunan ini akan langsung memukul pembangunan infrastruktur desa, sektor pertanian, dan upaya pemulihan ekonomi pasca-pandemi yang baru saja stabil di tahun 2024.

Selain itu, ia mengungkap fakta di lapangan bahwa hingga saat ini Dana Desa banyak yang belum cair.

“Kami meminta Menteri Keuangan dan Pemerintah Pusat untuk memperhatikan ini.

Jangan sampai jargon Astacita hanya menjadi deklarasi tanpa realisasi.

Anggaran yang ‘ditebang’ itu harus ditanam kembali, sekurang-kurangnya sama dengan tahun sebelumnya,” tambahnya.

Menyikapi krisis fiskal di tingkat desa, Komisi A DPRD DIY mengambil langkah proaktif:

1.

Mendukung Perjuangan Perangkat Desa: Bersama-sama mendesak pusat membatalkan penebangan anggaran.

2.

Peningkatan Fiskal 2027: Mendorong Pemda DIY menambah kekuatan anggaran di tingkat kalurahan, kapanewon, dan kemantren pada tahun 2027.3.

Dorongan APBD Kabupaten/Kota: Meminta Bupati dan Wali Kota di DIY untuk lebih banyak mengalokasikan APBD mereka langsung ke tingkat padukuhan dan kampung.

”Pembangunan di tingkat padukuhan dan kampung adalah kunci penggerak ekonomi rakyat.

Kami akan terus berdialog agar kekuatan fiskal di tingkat bawah semakin kokoh,” tandas Eko. (den)