BP Taskin Perkuat Kolaborasi Nasional untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan

JAKARTA, BERNAS.ID – Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menggelar Media Gathering di Gedung BP Taskin, Jakarta, sebagai langkah memperkuat sinergi dan menyampaikan strategi percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

BP Taskin merupakan lembaga non-struktural yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto pada 2024 melalui Perpres Nomor 163 Tahun 2024.

Lembaga ini hadir untuk memastikan upaya penanggulangan kemiskinan berjalan secara terukur, terpadu, dan berkelanjutan.

Baca Juga : BP Taskin Prioritaskan Kontraktor Lokal Berperan dalam Program Pembangunan Rumah Miskin

Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko, menegaskan bahwa kemiskinan tidak bisa dipahami hanya sebagai kekurangan uang tunai.

“Selama ini pengentasan kemiskinan kerap dimaknai sebatas pemberian bantuan.

Padahal kemiskinan juga terkait kekurangan aset dan akses, mulai dari kepemilikan tanah, rumah, ternak, hingga akses ekonomi yang dinamis,” kata Budiman saat acara Media Gathering, Senin (24/11/2025).

BP Taskin menggarisbawahi tiga dimensi kemiskinan yang harus ditangani: kekurangan uang, minimnya aset, dan terbatasnya akses masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Sebagai lembaga koordinatif, BP Taskin memperkuat kerja sama dengan kementerian, lembaga pusat, dan pemerintah daerah untuk memastikan sinkronisasi, monitoring, serta evaluasi program pengentasan kemiskinan agar lebih tepat sasaran.

Baca Juga : Sulteng Bakal Jadi Pilot Project Pengembangan Program Rumah Produksi Bersama

Salah satu fokusnya adalah memperkuat intervensi di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi.

Bersama Kementerian Koperasi dan UKM, BP Taskin mendorong pembangunan 80.000 koperasi dan memberikan pendampingan khusus bagi wilayah-wilayah miskin guna memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat.

Sejumlah program pro-rakyat juga telah berjalan, seperti pembagian becak listrik gratis di kabupaten Jepara, Demak, Kudus, Indramayu, Tangerang, Tegal, dan Kendal.

BP Taskin juga mengadakan pembangunan fasilitas jamban di kawasan kumuh DKI Jakarta, serta berbagai program lain yang tengah diperluas sesuai kebutuhan daerah.

Wakil Kepala BP Taskin, Iwan Sumule, menegaskan pentingnya integrasi lintas kementerian.

“Seluruh program pengentasan kemiskinan akan dikonsolidasikan melalui BP Taskin agar terintegrasi dan tersampaikan tepat sasaran,” ujarnya.

Melalui kolaborasi nasional dan integrasi program lintas sektor, BP Taskin menargetkan percepatan pengentasan kemiskinan dengan visi menuju Indonesia 0% kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

(DID)