Bank Dunia Dukung Risk Screening Penegasan Batas Desa di Sulteng

Donggala, Bernas.id — Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Risk Screening untuk kegiatan Penegasan Batas Desa atau Village Boundary Setting ( VBS) dalam Program ILASPP yang didanai melalui PHLN Bank Dunia berlangsung di sejumlah desa di Kabupaten Donggala dan Tolitoli, Sulawesi Tengah.

Kegiatan ini melibatkan Kementerian Dalam Negeri, melalui Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tengah, serta pemerintah kabupaten dan kecamatan.

Safeguard Specialist PMU ILASPP Bank Dunia, Triatmoko S Putro, menjelaskan bahwa kehadirannya dalam kegiatan tersebut bertugas memastikan bahwa seluruh tahapan risk screening dilakukan sesuai standar environmental and social safeguard yang berlaku dalam proyek yang didukung Bank Dunia.

Menurut Triatmoko, risk screening merupakan instrumen awal untuk mengidentifikasi potensi risiko sosial maupun lingkungan pada desa yang menjadi lokus kegiatan.

“Kami melakukan peninjauan agar proses identifikasi risiko berjalan tepat, termasuk verifikasi data awal terkait kondisi sosial, riwayat konflik, serta aspek lingkungan dan kebencanaan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa hasil risk screening menjadi acuan penting bagi Kementerian Dalam Negeri dalam menentukan kelayakan teknis desa sebelum masuk ke tahap penegasan batas desa , kata Triatmoko, tidak menetapkan keputusan kebijakan, namun memastikan prosesnya memenuhi prinsip kehati-hatian (due diligence) sesuai pedoman yang berlaku.

Program ILASPP sendiri merupakan lanjutan dari PPRA dan melibatkan beberapa kementerian, termasuk ATR/BPN dan Kemendagri.

Melalui pendanaan PHLN, Bank Dunia mendukung kegiatan pemetaan skala besar, PTSL, RDTR, pendaftaran tanah ulayat, hingga zona nilai tanah.

Untuk Kemendagri, dukungan diarahkan pada percepatan penegasan batas desa melalui pelibatan pihak ketiga sebagai pelaksana teknis.

Triatmoko menyampaikan apresiasi atas keterbukaan data dari pemerintah daerah dan desa selama proses risk screening.

Ia berharap kegiatan ini memperkuat akurasi data spasial desa dan mendukung tata kelola yang lebih transparan serta berkelanjutan.