Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) memperingatkan bahwa RUU Pelindungan Ketenagakerjaan berpotensi menaikkan biaya perusahaan hingga 30 persen.
Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani menegaskan regulasi harus mempertimbangkan keberlangsungan usaha dan penciptaan lapangan kerja formal.
Kekhawatiran disampaikan dalam konferensi pers di kantor APINDO, Jakarta Selatan, Rabu 30 September 2026. Shinta menilai waktu pembahasan sangat sempit karena rencana pengesahan pekan depan sebelum masa reses.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Bob Azam menambahkan pembatasan PKWT dan outsourcing berisiko mendorong lebih banyak pekerja ke sektor informal yang tidak terlindungi. Pengusaha Merasa Suara Dunia Usaha Diabaikan
Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO, Bob Azam, mengungkapkan bahwa sejumlah ketentuan dalam RUU justru membebani dunia usaha.
Penambahan kewajiban, pembatasan hubungan kerja untuk PKWT dan outsourcing, serta perluasan sanksi dinilai dilakukan tanpa kajian dampak yang jelas.
"Kita juga sudah menghitung nih, kalau undang-undang ini dipaksakan, itu akan ada kenaikan biaya bisa sampai 30 persen.
Nah sekarang kita udah berat terus biayanya nambah lagi, ya kita makin terpuruk," ujar Bob Azam dalam konferensi pers tersebut.
Bob juga menyoroti kekhawatiran bahwa pembatasan PKWT dan outsourcing tidak akan serta-merta mengubah pekerja menjadi karyawan tetap.
Menurutnya, yang justru terjadi adalah perpindahan pekerja ke sektor informal yang tidak terlindungi.
"Kalau ini dikurangi, yang terjadi bukan menjadi pekerja tetap, malah yang ada masuk ke sektor informal, malah masuk ke pekerjaan informal.
Itu yang justru kita khawatirkan, kalau masuk ke informal malah mereka tidak terlindungi," tambahnya. Target Pertumbuhan 8 Persen Terancam
Shinta Kamdani menegaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen sulit dicapai tanpa dukungan iklim usaha yang kondusif.
Ia memperingatkan bahwa regulasi yang tidak berimbang akan menguntungkan negara-negara kompetitor Indonesia.
"Kalau ini tidak dibuat berimbang dan hanya fokus di dalam perlindungannya saja, bagaimana dengan pekerjaannya itu sendiri, karena pekerjaan juga perlu dilindungi.
Kita mau menghindari lebih banyak PHK dan kita mau menciptakan juga pekerjaan, lapangan pekerjaan baru," tegas Shinta.
"Jadi, kalau kita punya satu produk yang semangatnya tidak berimbang, maka yang akan diuntungkan tentunya adalah para negara-negara kompetitor kita," lanjutnya.
Data internal APINDO menunjukkan kontribusi industri pengolahan terhadap PDB merosot dari kisaran 24 persen menjadi 18-19 persen dalam sepuluh tahun terakhir.
Tren investasi juga bergeser dari padat karya ke padat modal, yang memperkecil penyerapan tenaga kerja formal. Pekerja Informal Mendekati 60 Persen
Assessment Interaktif Cepat
Jawab 3 Pertanyaan & Skor Dihitung AI
Shinta menyoroti tantangan besar dengan hampir 60 persen pekerja berada di sektor informal. Angka ini menunjukkan bahwa perlindungan ketenagakerjaan formal hanya menjangkau sebagian kecil angkatan kerja nasional.
Jika RUU ini dipaksakan tanpa penyesuaian, perusahaan yang sudah terpuruk akan semakin sulit bertahan. Dampak lanjutannya adalah pengurangan perekrutan hingga PHK massal yang justru meningkatkan pengangguran.
Sebelumnya, APINDO juga menyoroti pentingnya kepastian iklim usaha dalam pembahasan kebijakan ketenagakerjaan, seperti yang dibahas dalam artikel terkait APINDO Khawatir RUU Ketenagakerjaan Hambat Cipta Lapangan Kerja.
Isu ini juga bersinggungan dengan tantangan transformasi industri nasional yang diulas dalam MIND ID dan Visi Danantara: Karier Masa Depan di Sektor Hilirisasi Tambang.
BERNAS Menawarkan Regulatory Impact Assessment
BERNAS merekomendasikan pendekatan Regulatory Impact Assessment (RIA) yang komprehensif sebelum RUU disahkan.
Pemerintah dan DPR perlu membuka dialog tripartit yang setara antara pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh untuk menemukan titik keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan usaha.
Kajian mendalam mengenai dampak pembatasan PKWT dan outsourcing terhadap penciptaan lapangan kerja formal juga perlu dilakukan.
Insentif fiskal bagi perusahaan yang mampu menyerap tenaga kerja formal dalam jumlah besar dapat menjadi kompensasi yang wajar.
BERNAS juga mendorong digitalisasi sistem jaminan sosial dan pelatihan vokasi yang terintegrasi dengan kebutuhan industri.
Dengan begitu, pekerja informal dapat bertransisi ke sektor formal dengan perlindungan yang memadai tanpa mematikan daya saing industri nasional.
Serikat Buruh dan Pemerintah Diminta Duduk Bersama
Hingga berita ini diturunkan, belum ada respons resmi dari pemerintah atau DPR terkait kekhawatiran APINDO. Serikat buruh memiliki cakupan tuntutan yang sangat luas, sehingga proses kompromi menjadi sulit.
Ruang dialog yang terbuka dan transparan menjadi kunci agar regulasi ini tidak menciptakan pemenang dan pecundang.
Jika semua pihak duduk setara, target pertumbuhan ekonomi 8 persen dapat dicapai tanpa mengorbankan hak pekerja maupun kelangsungan usaha. Strategi Solusi
Bagi pelaku usaha yang ingin mempersiapkan diri menghadapi perubahan regulasi ketenagakerjaan, BERNAS menawarkan sesi Consulting Business Plan untuk menyusun roadmap transformasi bisnis yang adaptif terhadap kebijakan baru.
Konsultasi 1-on-1 ini membantu perusahaan memetakan peluang, merekomendasikan tools dan sistem yang tepat, hingga menyusun rencana eksekusi yang terukur.
Untuk perusahaan yang ingin mengotomatisasi proses bisnis agar lebih efisien dalam menghadapi kenaikan biaya, Adolo - Business Model Automation 5.0 dapat memetakan bagian bisnis yang bisa berjalan tanpa kehadiran pemiliknya, lalu mengotomatiskannya satu per satu.
Sementara itu, JasaPromo.id menyediakan distribusi rilis pers dan amplifikasi brand ke jaringan media nasional terverifikasi untuk menjaga reputasi perusahaan di tengah dinamika kebijakan.
📊 Survei Kilat BERNAS
Apakah Anda tertarik kuliah lagi?
Jawaban Anda membantu kami menyajikan konten yang lebih relevan.




