APINDO Khawatir RUU Ketenagakerjaan Hambat Cipta Lapangan Kerja

APINDO bersama belasan organisasi industri menyuarakan kekhawatiran menjelang pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan pada 8 Oktober.

Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani menilai draf tersebut tidak berimbang dan berpotensi menghambat perluasan kesempatan kerja.

Dalam konferensi pers di kantor APINDO Jakarta Selatan pada 30 September, Shinta memperingatkan penambahan kewajiban serta pembatasan hubungan kerja tanpa kajian dampak akan menekan kemampuan perusahaan merekrut tenaga kerja baru.

"Poin-poin krusial yang kami khawatirkan kalau nantinya RUU itu tidak berimbang dan hanya fokus di dalam perlindungan, itu akan sangat mempengaruhi kondisi dunia usaha dan terutama kekhawatiran kami dari segi perluasan kesempatan kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan," ujar Shinta Kamdani.

Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar.

Data menunjukkan kontribusi industri pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia merosot tajam dari kisaran 24 persen menjadi 18 hingga 19 persen dalam 10 tahun terakhir.

Investasi yang masuk pun sudah bergeser dari padat karya ke padat modal, yang berarti penciptaan lapangan kerja formal semakin terbatas.

Situasi ini diperparah oleh dominasi pekerja informal yang mencapai sekitar 59 persen dari total pekerja di Indonesia.

Angka ini menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja di sektor formal masih sangat minim, dan kebijakan yang tidak berimbang berpotensi memperburuk kondisi tersebut.

Shinta Kamdani juga menyoroti bahwa arah investasi sudah berpindah.

"Kalau kita lihat investasi yang masuk juga sudah shifting, tidak lagi kepada padat karya, tetapi lebih ke padat modal. Ini semua harus menjadi perhatian," tegasnya.

APINDO menilai bahwa substansi perdebatan ketenagakerjaan sejatinya bukan sekadar konflik antara pengusaha dan buruh, melainkan tentang bagaimana Indonesia mampu berdaya saing di kancah global.

Jika regulasi yang dihasilkan tidak seimbang, maka negara-negara kompetitor akan diuntungkan.

"Jadi, kalau kita punya satu produk yang semangatnya tidak berimbang, maka yang akan diuntungkan tentunya adalah para negara-negara kompetitor kita," ujar Shinta Kamdani memperingatkan.

Dunia usaha berharap pemerintah tidak hanya memprioritaskan perlindungan terhadap pekerja, melainkan juga melindungi ketersediaan pekerjaan itu sendiri.

APINDO bersama belasan asosiasi industri menuntut agar ruang dialog terus dibuka untuk mempertemukan berbagai pandangan dan mengkonsolidasikan masukan sebelum regulasi disahkan.

Seperti yang dibahas dalam artikel tentang pengusaha yang meminta fleksibilitas outsourcing dalam RUU Ketenagakerjaan, dunia usaha menginginkan kepastian bahwa masukan mereka dapat dibahas secara substantif mengingat sempitnya waktu pembahasan yang tersisa.

Hal ini sejalan dengan kekhawatiran yang diungkapkan dalam laporan mengenai RUU Pelindungan Ketenagakerjaan yang akan disahkan pada 8 Oktober 2026, di mana PHK telah menembus 40 ribu jiwa.

APINDO juga mendorong agar dunia usaha dilibatkan sejak awal dalam proses aksesi OECD, sebagaimana dibahas dalam artikel mengenai dorongan APINDO untuk keterlibatan dunia usaha dalam aksesi OECD.

Keterlibatan ini penting agar kebijakan ketenagakerjaan Indonesia selaras dengan standar global tanpa mengorbankan daya saing nasional.

BERNAS merekomendasikan pendekatan design thinking dalam penyusunan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pengusaha, serikat buruh, pemerintah, dan akademisi, dalam proses co-creation yang terstruktur.

Pertama, perlunya kajian dampak regulasi yang komprehensif sebelum pengesahan, mencakup analisis kuantitatif terhadap potensi penciptaan atau kehilangan lapangan kerja.

Kedua, penerapan prinsip keseimbangan proteksi-produksi melalui mekanisme klausul sunset review yang memungkinkan evaluasi berkala terhadap dampak regulasi terhadap iklim usaha dan penciptaan lapangan kerja.

Ketiga, pengembangan platform digital kolaboratif yang memungkinkan dialog berkelanjutan antara pengusaha dan pekerja berbasis data real-time pasar kerja.

Keempat, insentif fiskal bagi perusahaan padat karya yang mampu mempertahankan dan menciptakan lapangan kerja formal, sebagai kompensasi atas peningkatan kewajiban regulasi.

Dengan pendekatan ini, Indonesia dapat mencapai keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan penciptaan lapangan kerja.

Jika RUU ini tidak berimbang dan hanya fokus pada perlindungan tanpa memperhatikan ketersediaan pekerjaan, maka perluasan kesempatan kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan akan terhambat.

Hal ini berpotensi meningkatkan jumlah pekerja informal dan memperburuk kondisi pasar kerja formal di Indonesia, yang pada akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan pekerja itu sendiri.

[STRATEGI SOLUSI]

Bagi para pemangku kepentingan yang ingin memahami lebih dalam dinamika kebijakan ketenagakerjaan dan dampaknya terhadap dunia usaha, BERNAS menawarkan program Training NLP + Vibecoding + AI yang dirancang untuk membekali peserta dengan kemampuan menganalisis data kebijakan dan membangun sistem otomasi berbasis AI.

Peserta akan mempraktikkan sistem nyata dari ekosistem sendiri sebagai studi kasus hidup.

Untuk perusahaan yang ingin meningkatkan daya saing di tengah perubahan regulasi, Jasa SEO & Ads BERNAS menyediakan layanan audit teknis, optimasi kata kunci, dan content engine yang dapat membantu brand Anda tetap relevan dan menjangkau audiens yang tepat.

Kunjungi bernas.id untuk informasi lebih lanjut.