Apindo Dorong Dunia Usaha Dilibatkan Sejak Awal di Aksesi OECD

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendorong agar dunia usaha dilibatkan sejak awal dalam proses aksesi Indonesia ke OECD.

Keberhasilan aksesi bergantung pada efektivitas implementasi dan kesiapan perusahaan menghadapi perubahan.

Pelibatan pelaku usaha dalam reformasi regulasi masih bersifat reaktif.

Risiko beban kepatuhan baru di area perizinan, inspeksi, pelaporan, perpajakan, hubungan industrial, dan kebijakan daerah berpotensi muncul tanpa peningkatan produktivitas yang nyata.

Apindo menilai aksesi OECD harus menjadi transisi daya saing yang membantu perusahaan Indonesia lebih produktif. Mengapa Pelibatan Dunia Usaha Menjadi Krusial?

Dalam keterangannya pada Minggu (27/9/2026), Rinawati menegaskan bahwa penyelarasan hanyalah proses, sedangkan implementasi efektif adalah ujian yang sesungguhnya.

"Dari perspektif Apindo, aksesi OECD harus menjadi transisi daya saing yang membantu perusahaan Indonesia menjadi lebih produktif," ujarnya.

Apindo menekankan bahwa dunia usaha tidak boleh hanya menjadi pihak yang terdampak oleh reformasi.

"Dunia usaha harus ikut membentuk, mempersiapkan, dan membantu memastikan reformasi tersebut berhasil," tambah Rinawati.

Untuk itu, Apindo mengusulkan kerangka READY yang terdiri dari lima pilar: Rules, Evidence, Adaptation, Dialogue, dan Yield, serta tiga peran utama Apindo: represent, translate, dan prepare.

Dari sisi OECD, Head of the OECD Jakarta Office, Massimo Geloso Grosso, menyatakan bahwa proses aksesi dapat memberi manfaat berupa peningkatan kepastian dan kepercayaan investor serta pengurangan risiko investasi.

"OECD akan bekerja bersama Indonesia melalui kajian teknis, keterlibatan langsung, serta dialog dengan pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya," jelasnya.

Beban Kepatuhan Baru Mengancam Daya Saing

Akar masalahnya adalah asimetri informasi dan koordinasi antara pembuat kebijakan dan pelaku usaha.

Reformasi regulasi yang mengadopsi standar OECD menyentuh operasional harian perusahaan, namun jika dunia usaha tidak dilibatkan sejak awal, panduan menjadi tidak jelas, koordinasi antarlembaga lemah, penerapan antarwilayah tidak konsisten, dan dukungan praktis minim.

Dampaknya, perusahaan berisiko menanggung biaya kepatuhan baru tanpa peningkatan produktivitas yang sepadan.

Ketidakpastian implementasi dapat menurunkan kepercayaan investor domestik maupun asing, memperlambat investasi, dan melemahkan kualitas pekerjaan.

Bagi reputasi pemerintah, kegagalan mengelola transisi ini dapat menimbulkan persepsi bahwa aksesi OECD hanya formalitas regulasi tanpa manfaat nyata bagi ekonomi.

Isu ini menjadi perhatian serius di kalangan dunia usaha, terutama UMKM dan perusahaan menengah yang rentan terhadap lonjakan beban administratif.

Mereka menuntut kepastian: mereka tidak ingin sekadar menjadi pihak yang terdampak reformasi.

Ketegangan muncul dari kekhawatiran bahwa standar OECD diadopsi tanpa penerjemahan praktis ke level operasional perusahaan. Tiga Langkah Konkret Menuju Transisi Daya Saing

BERNAS mengusulkan tiga langkah strategis untuk memastikan aksesi OECD menjadi transisi daya saing yang inklusif.

Pertama, membentuk Sekretariat Transisi OECD Nasional yang melibatkan perwakilan Apindo, KADIN, asosiasi sektoral, serikat pekerja, dan kementerian terkait.

Mandatnya adalah menerjemahkan setiap standar OECD menjadi panduan operasional per sektor atau regulatory translation playbook.

Kedua, mengadopsi kerangka READY milik Apindo sebagai instrumen pemantauan nasional.

Diperlukan dashboard digital publik yang memetakan dampak reformasi terhadap produktivitas, kepatuhan, pekerjaan berkualitas, investasi, dan peluang pasar.

Pilar Yield menjadi kunci untuk memastikan reformasi tidak hanya menghasilkan biaya, tetapi juga manfaat nyata.

Ketiga, menerapkan mekanisme regulatory sandbox dan uji coba antarwilayah sebelum penerapan nasional.

Langkah ini penting untuk memastikan konsistensi implementasi antar-daerah dan mengurangi biaya kepatuhan perusahaan kecil.

Pendekatan ini menjadikan dunia usaha sebagai ko-kreator reformasi, bukan sekadar objek kebijakan.

Sejalan dengan semangat kolaborasi yang dibahas dalam Kongres Alumni Jesuit 2026 di Yogyakarta Membawa Persaudaraan ke Tengah Dunia, dialog lintas sektor menjadi fondasi penting dalam menghadapi perubahan besar.

Hal ini juga tercermin dari APINDO Kota Yogyakarta Usung Revolusi Bisnis: Harmoni Industri dan Digitalisasi Jadi Senjata Utama yang menekankan pentingnya adaptasi dunia usaha terhadap standar baru.

Pelajaran dari Negara-Negara yang Sukses Beradaptasi

Pengalaman global menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil mengadopsi standar OECD adalah mereka yang mampu mengonversi kepatuhan menjadi keunggulan kompetitif.

Mereka tidak hanya menyelaraskan regulasi, tetapi juga membangun ekosistem pendukung yang memungkinkan perusahaan kecil dan menengah untuk bertumbuh.

Hal ini sejalan dengan pelajaran yang bisa dipetik dari 10 Negara Termiskin di Dunia 2026: Yaman Terendah, Pelajaran bagi Indonesia tentang pentingnya tata kelola yang baik dan investasi dalam modal manusia.

Apindo juga menekankan perlunya panduan yang jelas, koordinasi antarlembaga, konsistensi penerapan antarwilayah, serta dukungan praktis dari pemerintah.

Hal ini sejalan dengan fokus APINDO DIY Gelar Musprov XI, Fokus pada Ekosistem Investasi Ramah dan Berkelanjutan yang menyoroti pentingnya ekosistem investasi yang ramah dan berkelanjutan.

Jika dikelola dengan baik, aksesi OECD dapat memperkuat posisi Indonesia dalam rantai investasi global melalui peningkatan kepastian hukum, transparansi, dan standar tata kelola.

OECD menyoroti manfaat berupa peningkatan kepastian dan kepercayaan investor, pengembangan modal manusia, peningkatan keterampilan, serta penguatan kebijakan sosial dan pasar kerja.

Namun tanpa pelibatan dunia usaha sejak awal, transisi daya saing ini berisiko menimbulkan biaya kepatuhan yang tidak proporsional terhadap produktivitas.

[STRATEGI SOLUSI]

Menghadapi transisi regulasi yang kompleks, perusahaan Indonesia membutuhkan mitra strategis yang mampu menerjemahkan standar global menjadi sistem operasional yang terukur.

BERNAS melalui Consulting Business Plan menawarkan sesi konsultasi 1-on-1 untuk mendiagnosa peluang, merekomendasikan tools dan sistem, hingga menyusun rencana eksekusi yang terukur.

Bagi korporasi yang ingin mengotomatisasi model bisnisnya, Adolo hadir sebagai solusi Business Model Automation 5.0 yang memetakan bagian bisnis yang bisa berjalan tanpa kehadiran pemiliknya.

Untuk perusahaan yang ingin memperkuat kehadiran digital di tengah perubahan lanskap bisnis, Jasa SEO & Ads BERNAS menyediakan audit teknis, optimasi kata kunci, content engine, dan placement media untuk menaikkan ranking Google serta jangkauan brand.

Sementara itu, bagi mereka yang ingin membangun sistem website siap-pakai bertenaga AI, Website Cash Machine (WCM) menawarkan franchise dengan template, SOP, dan pendampingan agar mitra bisa menjual jasa website dengan cepat.

Mari jadikan kepatuhan sebagai keunggulan kompetitif. Kunjungi bernas.id untuk informasi lebih lanjut tentang layanan konsultasi dan transformasi bisnis yang tersedia.