Anomali Nikel Maluku Utara: Pertumbuhan Ekonomi 'Langit Ketujuh' Tapi Warga Masih Terjebak Jalan Lumpur?

TERNATE, 24 Mei 2024.

Bayangkan Anda berdiri di atas tanah yang mengandung cadangan nikel terbesar dunia, namun untuk mencapai puskesmas terdekat, Anda harus bertaruh nyawa di jalanan berlumpur.

Inilah paradoks pahit yang menyelimuti Maluku Utara hari ini, sebuah wilayah yang secara statistik adalah 'juara' ekonomi Indonesia.

Setiap harinya, truk-truk raksasa mengangkut kekayaan bumi yang bernilai triliunan rupiah, melintasi desa-desa yang bahkan belum menikmati listrik 24 jam penuh.

Warga di lingkar tambang seringkali hanya menjadi penonton setia dari gemerlap industri ekstraktif yang disebut-sebut sebagai masa depan energi hijau global.

Kita melihat kontras yang mengerikan antara deretan alat berat canggih dengan fasilitas sekolah yang atapnya bocor saat hujan tiba.

Apakah kemakmuran ini memang dirancang untuk 'terbang' ke luar tanpa pernah mampir ke dapur-dapur penduduk lokal yang masih berjuang melawan stunting?

Mari kita tantang para pemangku kebijakan di Maluku Utara: Ke mana perginya 'tetesan' kekayaan itu?

Apa kata para ahli ekonomi dan pejabat daerah ketika dihadapkan pada data bahwa angka pertumbuhan yang menembus dua digit belum linier dengan kualitas infrastruktur dasar?

Seorang pakar kebijakan publik mungkin akan berargumen bahwa 'efek rembesan ke bawah' butuh waktu, namun rakyat tidak bisa makan statistik.

Kita butuh dialog jujur, bukan sekadar seremoni peresmian kantor pemerintahan yang megah di tengah kemiskinan warga yang stagnan.

Jika pertumbuhan ekonomi Maluku Utara konsisten menjadi yang tertinggi di Indonesia menurut data BPS, seharusnya indeks kualitas jalan dan akses air bersih tidak berada di urutan bawah.

Bukankah ini adalah alarm keras bagi tata kelola dana bagi hasil dan efektivitas penggunaan APBD yang selama ini kita banggakan?

Berdasarkan data BPS, Maluku Utara seringkali mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas 20 persen, jauh melampaui rata-rata nasional.

Namun, jika kita membedah Gini Ratio dan tingkat pengangguran terbuka di beberapa kabupaten, ada gap yang menganga lebar antara industri smelter dan sektor pertanian-perikanan rakyat.

Ketimpangan ini jelas-jelas mengancam pilar 'ASTA CITA' ke-3, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi.

Bagaimana mungkin kemandirian nasional tercapai jika daerah penghasil sumber daya utama justru merasa terasing di tanah kelahirannya sendiri karena pembangunan yang tidak inklusif?

Data BPS menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian mendominasi lebih dari 50 persen PDRB Maluku Utara, namun penyerapan tenaga kerja lokal masih menjadi isu sensitif yang kerap memicu ketegangan sosial.

Ini adalah bom waktu jika transformasi ekonomi dari ekstraktif ke nilai tambah tidak segera dirasakan manfaatnya secara nyata oleh warga setempat.

Kini pertanyaannya bagi Anda para pengambil keputusan: Apakah Anda akan terus bersembunyi di balik angka pertumbuhan yang semu bagi rakyat kecil?

Ataukah Anda berani merombak desain kebijakan agar nikel benar-benar menjadi 'emas' yang menyejahterakan, bukan sekadar meninggalkan lubang tambang dan debu jalanan?

Analisa Data Eksklusif oleh TIM NATIONAL DATA ALCHEMIST BERNAS