YOGYAKARTA, BERNAS.ID – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Jogja mengakui, tingkat keterpilihan perempuan dalam ruang politik praktis di wilayah setempat masih rendah. Walau angka keterlibatan perempuan dalam ranah politik sudah cukup baik, namun minimnya pendidikan politik disinyalir menjadi pemicu rendahnya keterpilihan perempuan di ranah politik.
Kepala Badan Kesbangpol Kota Jogja, Budi Santoso mengatakan, pendidikan politik menjadi sarana yang penting dalam memperkuat kapasitas perempuan untuk ikut serta dalam kegiatan politik praktis. Selain itu, pendidikan politik yang optimal akan mampu memunculkan kader yang cakap dan nantinya berguna untuk perhelatan demokrasi yang sehat.
“Terkhusus untuk kader partai dan juga para perempuan umum.
Pendidikan politik bertujuan untuk memberikan kesadaran dan juga menciptakan demokrasi yang sehat dan benar lewat pemilihan umum,” jelas dia, Sabtu (18/2/2022).
Budi menyebut, berdasarkan catatan pihaknya keterlibatan perempuan di ranah politik legislatif di Kota Jogja baru sebanyak 12,5 persen. Padahal ada sebanyak 37 persen calon legislatif dari perempuan yang ikut serta dalam penyelenggaraan pemilihan umum 2019 lalu dengan jumlah pemilih perempuan sebanyak 52 persen dari total pemilih di Kota Jogja.
“Jumlah pemilih pada Pemilu 2019 lalu di Kota Jogja itu 311.299 orang, 163.272 diantaranya perempuan (52%). Jumlah caleg pileg 2019 ada 283 orang dan 107 di antaranya perempuan (37%).
Sementara yang terpilih hanya lima orang dari sebanyak 40 anggota dewan atau hanya 12,5 persen saja,” kata Budi.
Baca juga: 30 persen Caleg Perempuan Partai Berkarya Diharapkan Duduki Kursi Parlemen
Padahal Undang-Undang (UU) No. 10/2008 tentang Pemilu dan dan UU No. 2/2011 tentang Perubahan UU No. 2/2008 tentang Partai Politik telah mengamanatkan untuk memastikan setidaknya 30% perempuan dicalonkan dalam daftar anggota parlemen. Hanya saja, Budi mengakui bahwa implementasi aturan ini di lapangan sulit dilakukan karena sejumlah faktor.
“Sebenarnya partisipasinya di Kota Jogja sudah lebih dari 30 persen tapi tingkat keterpilihannya yang belum sesuai aturan, apalagi di tingkat RT dan RW itu sudah optimal,” kata dia.
Hal tersebut menurut dia disebabkan oleh banyak hal yang sifatnya terlalu teknis.
“Namun upaya kami selalu ada berkaitan dengan pengarusutamaan gender di bidang politik khususnya di Kota Jogja,” imbuhnya. (den)