Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Pengentasan Kemiskinan Bagi Kaum Perempuan Diperlukan Adanya Perubahan Iklim Responsif Gender

Oleh: Redaksi Bernas•12 Maret 2021
Pengentasan Kemiskinan Bagi Kaum Perempuan Diperlukan Adanya Perubahan Iklim Responsif Gender
Foto: Redaksi Bernas
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
Sumber: journalist
"Pengentasan Kemiskinan Bagi Kaum Perempuan Diperlukan Adanya Perubahan Iklim Responsif Gender..."

🗓️ Dipublikasikan pada 12 Maret 2021.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, BERNAS.ID – Berdasarkan laporan terbaru dari United Nations Development Programme (UNDP) dan Center for International Forestry Research (CIFOR), mekanisme untuk pembiayaan perubahan iklim memerlukan pertimbangan kebutuhan perempuan dan laki-laki guna mengurangi dampak dari perubahan iklim terhadap perempuan dan masyarakat miskin.

Dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim, pembiayaan perubahan iklim mengacu kepada pembiayaan nasional atau transnasional yang berasal dari sumber pembiayaan swasta, publik dan dari alternatif yang berupaya dalam mendukung aksi adaptasi dan mitigasi untuk penanganan terhadap perubahan iklim, serta pembiayaan lokal.

 

Laporan dengan judul “Memanfaatkan Pembiayaan Perubahan Iklim untuk Kesetaraan Gender dan Pengetasan Kemiskinan”, ini meninjau lima mekanisme pembiayaan nasional di Indonesia. Seperti untuk meninjau program-program yang didanai oleh APBN yang berdasarkan tujuh tema meliputi adaptasi dan mitigasi dari perubahan iklim serta adanya responsifitas gender.

Peluncuran laporan ini pada acara UNDP Indonesia, SDG Talks dengan tujuan mengadvokasi dan membahas isu-isu tujuan dari pembangunan yang berkelanjutan (SDGs) terhadap kaum muda di Indonesia.

Resident Representative UNDP Indonesia, Norimasa Shimomura mengatakan intervensi responsif gender diperlukan integrasi yang lebih baij dalam mekanisme pembiayaan perubahan iklim. “Salah satu alasannya yakni perempuan yang menerima manfaat mengalami kesulitan yang besar dalam mengakses pembiayaan perubahan iklim dari pemerintah,” ujarnya, Sabtu (13/3/2021).

“Kendala yang dihadapi perempuan dan masyarakat miskin misalnya persyaratan kepemilikan aset, ketrampilan berusaha, keanggotaan dalam koperasi yang cenderung berpihak pada orang kaya atau laki-laki, dan juga keterbatasan akses informasi bagi mereka yang paling membutuhkan,” tambahnya.

Sementara itu, Ilmuwan Senior di CIFOR, Houria Djoudi, mengungkapkan pembiayaan perubahan iklim akan menghasilkan tindakan yang dapat mengurangi bahkan memperburuk kesetaraan gender dan kemiskinan. Nantinya dampak dari perubahan iklim tersebut masyarakat miskin akan terdampak secara tidak proporsional.

“Mekanisme keuangan yang digunakan mendanai aksi iklim mestinya harus dirancang untuk memungkinkan serta tidak menghambat masyarakat yang termajinalisasi terutama pada masyarakat miskin dan perempuan dalam menghadapi adanya perubahan iklim,” kata Houria.

Di Indonesia banyak perempuan di pedesaan dan kawasan hutan sangat bergantung pada air, hutan dan pertanian yang rentan iklim untuk mata pencaharian mereka.

Terutama bagi perempuan yang miskin tidak memiliki akses penting seperti akses kredit, kepemilikan tanah, teknologi dan informasi untuk persiapan dan adaptasi perubahan iklim.

Temuan utama dalam laporan ini yakni kebijakan nasional Indonesia mendukung kesetaraan gender, tetapi orang yang menerapkan dalam mekanisme pembiayaan perubahan iklim tidak memiliki pemahaman yang sama terhadap kesetaraan gender. Hal itu penting karena Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) akan membantu memajukan kesetaraan gender dan mengurangi angka kemiskinan apabila kementerian dan lembaga pemerintah terkait sepakat mengenai pentingnya kesetaraan gender dengan mempertimbangkan peran penting dari perempuan dan masyarakat miskin serta belajar dari pengalaman. (cdr)

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram