JAKARTA,BERNAS.ID – Pakar hukum pidana, Suparji Ahmad tidak setuju dengan pandangan sejumlah pihak yang menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengambil alih penanganan kasus Djoko Tjandra dan jaksa Pinangki Sari.
Sebab, kata dia, kasus Djoko Tjandra telah tertangani dengan baik oleh Kejaksaan Agung. Terdapat progres dari penyidik kejaksaan untuk menuntaskan kasus tersebut.
“Kasus Djoko Tjandra telah ditangani Kejagung dan perkara Pinangki sudah mau dilimpahkam ke pengadilan. Artinya ada kemajuan penangannya, sehingga tidak perlu diambil alih KPK,” kata Suparji dalam pesan singkatnya kepada media, Senin (21/9/2020).
Suparji menyebut, penanganan kasus Djoko Tjandra apabila diambil alih KPK.
Satu di antaranya akan memunculkan konflik antarpenegak hukum.
“Ya, dapat jadi lambat, karena mulai penyidikan lagi. Selain itu juga bisa menimbulkan konflik antarpenegak hukum,” jelas Suparji.
Pada dasarnya, dia menerangkan, pelimpahan kasus dimungkinkan jika penanganan kasus jalan di tempat. Pengambilalihan itu demi menciptakan kepastian hukum terhadap sebuah kasus.
“Pengambilalihan perkara itu dilakukan jika penanganannya lamban, tetapi jika ditangani secara jelas tidak perlu diambilalih,” ujar pakar dari Universitas Al Azhar Indonesia itu.(fir)