BERNAS.ID – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memetakan masalah yang dihadapi masyarakat saat melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi Covid-19.
Para siswa maupun mahasiswa melaksanakan pembelajaran secara daring dari rumah. Aktivitas belajar mengajar di sekolah harus dihentikan sementara demi mencegah penularan virus corona. Kendati begitu, saat PJJ berlangsung maka memerlukan kuota internet.
Selain itu, belum semua daerah mendapatkan jaringan internet yang bagus.
“Jadi semestinya masalah dipetakan dulu, berapa giga yang diperlukan (untuk PJJ daring). Berapa persen siswa atau guru yang butuh kuota dan berapa persen siswa atau guru yang butuh bantuan lain,” ungkap Komisioner Bidang Pendidikan KPAI Retno Listyarti melalui keterangan pers yang diperoleh Antara, Sabtu (29/8/2020).
KPAI pun mengapresiasi keputusan Pemerintah melalui Kemendibud untuk membantu PJJ secara daring. Ada alokasi anggaran sebesar Rp 7,2 triliun untuk subsidi pulsa dan kuota internet bagi para dosen, guru, siswa maupun mahasiswa selama 4 bulan ke depan.
Retno menambahkan permasalahan PJJ sejak awal pandemi Covid-19 di Indonesia bukan hanya masalah tarif paket data.
Masalah lainnya adalah ketiadaan gadget pendukung seperti handphone atau laptop sebagai sarana belajar maupun mengerjakan tugas.
Ia menegaskan bahwa anggaran itu hanya untuk pemberian kuota internet sehingga mengundang pertanyaan bagi banyak pihak karena hanya menyelesaikan satu kendala.
Menurut Ketua KPAI itu, bantuan kuota tersebut hanya ditujukan untuk anak-anak yang memiliki gawai dan akses sinyal internet yang tidak mengalami kendala di wilayahnya. Sementara itu, bagi para pengajar maupun siswa yang tinggal di pelosok tidak bisa menikmati bantuan dari pemerintah.
Kelompok tertentu yang tidak ada akses internet akan kesulitan melaksanakan PJJ.
Ketika pemerintah melakukan pemetaan masalah, diharapkan dapat memberikan bantuan yang dubutuhkan anak-anak hingga pengajar secara merata dan adil.
“Semestinya masalah dipetakan dulu. Dan padahal, jika data-data itu diminta ke semua sekolah, hanya dalam tiga hari saja bisa tersedia.
Mengapa data tersebut tidak ada di Kemdikbud dan Dinas-dinas Pendidikan Daerah. Padahal sangat mudah mendapatkannya,” tegasnya.
Menurutnya, para pemangku kepentingan dapat melakukan rapat koordinasi secara daring. Sehingga dapat menemukan masalah yang dihadapi saat PJJ berlangsung dan segera mencari solusinya.
Anggaran dari pemerintah pun dapat digunakan tepat sasaran dan bermanfaat bagi guru hingga siswa.
“Jadi kalau ada pemetaan masalah dan kebutuhan yang jelas, maka anggaran tersebut bisa dialokasikan untuk membantu membeli gadget bagi siswa atau guru yang tidak memiliki. Pasang alat penguat sinyal di daerah-daerah yang susah sinyal, dukungan transportasi untuk para guru kunjung dan dukungan penyiapan infrastruktur sekolah dalam menghadapi pembelajaran tatap muka,” jelas Retno. (mta)
Artikel ini ditinjau ulang oleh redaksi bernas.id pada 1 Oktober 2026. Persoalan pembelajaran jarak jauh tidak berhenti pada ketersediaan internet semata, melainkan juga menyangkut kepemilikan gadget yang merata.
Isu ini menyentuh ketimpangan akses pendidikan yang masih relevan untuk direnungkan pembaca hari ini. Alih-alih sekadar menambah kuota, kebijakan pendidikan perlu memastikan setiap peserta didik benar-benar memiliki perangkat yang memadai.