Menggagas Berbagai Cara untuk Menggenjot Perekonomian DIY

YOGYA, BERNAS.ID – Kondisi perekonomian nasional saat ini sudah mulai agak membaik, karena titik nadir kegiatan ekonomi yang paling merosot akibat pandemi Covid-19, sudah berlalu bulan Mei lalu. Perekonomian DIY pun dinilai demikian, perlahan mulai merangkak naik. Namun masih perlu dicari format optimal untuk menggenjot sektor perekonomian di DIY.

Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY Miyono menjelaskan, kondisi perekonomian DIY di triwulan kedua ini, penjualan kendaraan bermotor, sampai Mei 2020 turun (minus) hampir 62 persen.

Konsumsi listrik di bulan yang sama hanya tumbuh 5,8 persen, turun dari tahun lalu yang mencapai kenaikan delapan persen.

“Kita pastikan kegiatan ekonomi belum tinggi. Potret di triwulan kedua, daya beli di DIY memang merosot, nasional juga,” ungkapnya dalam Diskusi Kritis Media #4, Sabtu (25/7/2020) di Yogyakarta.

Ia menjelaskan, di DIY perekonomiannya 60 persen ditopang oleh konsumsi. Ketika pendorong konsumsi, seperti sektor pariwisata dan pendidikan berhenti, dampaknya luar biasa bagi kemerosotan ekonomi.

“Beli motor itu termasuk konsumsi juga.

Karena itu perlu digerakkan lagi,” katanya.

Konsumsi masyarakat menurut Miyono akan tinggi kalau konsumsi pemerintah juga tinggi. Sayang, konsumsi serapan pemerintah menurutnya saat ini belum optimal.

“Karena itu pengeluaran pemerintah harus ditambah, harus digenjot. Sektor UMKM juga harus ditingkatkan.

Menggerakkan sektor riil adalah kunci untuk menggerakkan ekonomi,” katanya.

Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana yang menjadi pembicara lain di acara ini menjelaskan, ada enam hal yang bisa dilakukan Pemda DIY agar warganya bisa melewati krisis. Yang pertama harus dibuat mindset dan protokol kesehatan, bahwa Covid-19 memang berbahaya, namun berbagai kegiatan tetap bisa dilaksanakan, dengan memenuhi protokol kesehatan.

“Wisatawan silakan masuk DIY tapi tertib mematuhi protokol kesehatan,” katanya.

Yang kedua, perlu siapkan RS dan tenaga kesehatan yang maksimal untuk menghadapi pandemi. Sehingga kalau ada yang terkena Covid-19, gampang diatasi.

“Rumah sakit ini perlu diajak duduk bersama membicarakan pemulihan ekonomi,” katanya.

Yang ketiga menurut Huda, Pemda perlu mengumpulkan ratusan rektor di DIY secara bertahap.

Yang disasar adalah bagaimana mahasiswa luar daerah bisa kembali ke Yogyakarta, dan bisa kembali kuliah tatap muka, namun tetap dengan menerapkan protokol kesehatan.

“Kita siapkan insentif, tidak masalah, bagi kampus-kampus ini, asal mahasiswa bisa masuk dengan aman,” katanya.

Yang keempat, proyek besar nasional akhir tahun seperti tol, harus bisa disinergikan dengan pertumbuhan ekonomi Yogyakarta. Kelima, Pemda DIY perlu membuat program-program yang kreatif, tidak hanya memberikan jatah hidup bagi warga tak mampu.

“Beri insentif bagi usaha-usaha yang bisa membangkitkan ekonomi,” katanya.

Keenam, menurutnya birokrasi jangan sampai menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi DIY. Pasalnya, pengusaha selama ini susah mengurus perizinan.

“Barrier [penghalang] ini perlu dihilangkan,” katanya.

Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Pemda DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti yang menjadi pembicara lain mengaku menyetujui berbagai usulan yang disampaikan Huda.

Pemda DIY menurutnya sudah memberikan insentif bagi pelaku usaha di masa pandemi.

“Sudah diberikan keringanan pajak, terutama di sektor pariwisata,” katanya.

Ia menambahkan, sekarang yang perlu disasar adalah model pariwisata yang berkualitas, menyasar orang-orang yang berduit dengan membatasi jumlah orang. Jadi tidak sekedar wisata yang murah dan melibatkan banyak orang.

“Sarana prasarana dan SOP [protokol kesehatan] juga harus disiapkan di tempat wisata, karena saya lihat banyak yang belum,” tegasnya.

Sementara itu Cahyadi Joko Sukmono selaku Ketua Umum DPN ABDSI mengatakan, meski tetap akan resilien atau bertahan, namun UMKM kini mengalami kesulitan. Adanya rencana bantuan dari pemerintah berupa bantuan kredit modal kerja Rp. 2,4 juta bagi UMKM dari Kementrian Koperasi pun masih belum jelas realisasinya.

“Sampai hari ini belum fix bagaimana ketentuannya,” ujarnya.

Karena itu menurut Cahyadi perlu dicari titik kemudahan seandainya tidak ada bantuan dari pemerintah bagi UMKM.

Perlu diberikan bantuan, tidak sekedar modal, namun juga memastikan kemudahan akses pasar.

“Fasilitasi dimulai dari adaptasi dan pemulihan pasar,” katanya.

Sedangkan Y. Sri Susilo, Sekretaris ISEI cabang Yogyakarta dalam diskusi ini menjelaskan, untuk menggenjot ekonomi secara bertahap, sektor pariwisata dan pendidikan memang perlu kembali digerakkan perlahan. Untuk sektor pariwisata, tempat wisata alam terbuka bisa dibuka lagi secara terbatas.

Sementara untuk pendidikan, universitas besar perlu membuat dua jenis kuliah, yakni secara daring dan luring, yang bisa dimulai akhir tahun ini.

“Misalnya ada satu kelas [kuliah] isi 15 orang, lalu disebarkan lewat YouTube,” katanya. (den)