SLEMAN, BERNAS.ID- Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Uke Muhammad Hussein menyebutkan prioritas pembangunan nasional saat ini berfokus pada upaya mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
?Penurunan ketimpangan antarwilayah menjadi salah satu isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan nasional,? jelasnya saat menjadi pembicara kunci dalam Seminar Nasional Geografi III bertema Peran Keilmuan Geografi Dalam Agenda Pembangunan Nasional 2019-2024 di Fakultas Geografi UGM, Sabtu 2 November 2019 lalu.
Uke menyampaikan bahwa ketimpangan ekonomi masih menjadi tantangan bagi Indonesia karena angka ketimpangan antarwilayah masih sangat tinggi. Ia merinci kemiskinan di kawasan timur Indonesia sebesar 18,01%, kawasan barat Indonesia 10,33%, dan perkotaan 7,02%.
Uke mengatakan upaya penguatan pusat pertumbuhan wilayah sangat dibutuhkan mengingat tingkat keberhasilan pusat pertumbuhan baru yang rendah, yakni 6 dari 12 kawasan ekonomi khusus (KEK), 4 dari 14 kawasan Industri (KI), 2 dari 4 kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB), serta 10 destinasi wisata.
?Konektivitas dari dan menuju pusat-pusat pertumbuhan masih lemah ditambah dengan kawasan strategis kabupaten yang belum berkembang,? tuturnya.
Menurutnya, pengelolaan urbanisasi juga masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Ia menyebut penduduk perkotaan diperkirakan akan mencapai 60% dan bonus demografi tahun 2030 sementara kontribusi urbanisasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional masih rendah.
?Di Indonesia 1% urbanisasi hanya menghasilkan 4% PDB, sementara di India menghasilkan 13% PDB,?jelasnya.
Uke menambahkan pemanfaatan ruang juga menyisakan persoalan yang masih belum diselesaikan dan konflik ruangan semakin meningkat dari waktu ke waktu.
Ia menyebut terdapat 15.525 kasus yang terjadi selama periode 2015-2018.
Tak hanya itu, ia juga menyampaikan sekitar 20.000 desa dalam kawasan hutan dan perkebunan besar tidak dapat melaksanakan kewenangannya terutama untuk pembangunan infrastruktur.
?Isu startegis lainnya adalah terkait dengan pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan daya saing daerah,?imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Uke turut menyampaikan tentang peranan geografi dalam perencanaan pembangunan. Ia menyebut keilmuan geografi berperan dalam menyajikan data ataupun informasi dalam bentuk spasial dengan melakukan analisis menggunakan metodologi keruangan.
Selain itu, keilmuan geografi juga dapat dipakai untuk mengelola data dan informasi spasial meliputi memproduksi, mengumpulkan, menganalisis, menyimpan, dan memutakhirkan. (jat)
Artikel ini ditinjau ulang oleh redaksi bernas.id pada 9 Oktober 2026. Ketimpangan antarwilayah merupakan persoalan struktural yang terus relevan dalam pembangunan nasional, termasuk di sektor pendidikan. Artikel ini membantu pembaca memahami akar tantangan tersebut tanpa terikat pada peristiwa sesaat.
Karena itu, pembahasannya tetap berguna sebagai bahan refleksi kritis bagi siapa pun yang peduli pada pemerataan pembangunan hari ini.