JAKARTA, BERNAS.ID – Presiden RI, H. Ir Joko Widodo memberhentikan Jenderal Tito Karnavian sebagai Kapolri. Diyakini, pemberhentian jenderal bintang empat itu dalam rangka mengangkatnya sebagai menteri di Kabinet Kerja Jilid II.
Hal itu terungkap dalam rapat paripurna DPR RI yang digelar, Selasa (22/10/2019) sore.
Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan bahwa pimpinan DPR telah menerima empat surat dari Presiden Jokowi yang salah satunya berisi permintaan persetujuan untuk memberhentikan Jenderal Tito Karnavian sebagai Kapolri.
?Izinkan kami menyampaikan kepada sidang dewan yang terhormat bahwa pimpinan dewan telah menerima empat surat Presiden RI, yaitu satu Nomor R48 tanggal 9 Oktober 2019.
Hal, Permohonan, Pertimbangan Atas Pencalonan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara Sahabat untuk Republik Indonesia,? ucap Puan.
Surat kedua yaitu bernomor R49 tanggal 16 Oktober 2019 tentang permohonan, pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia.
Nah, di surat ketiga Nomor R51 tanggal 21 Oktober 2019, Puan menyebutkan Presiden Jokowi meminta persetujuan pemberhentian Jenderal Tito Karnavian sebagai Kapolri.
Seperti diberitakan sebelumnya, Tito Karnavian dipanggil Jokowi ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10) kemarin. Tito dipanggil untuk diberitahu akan ditugasi mengisi salah satu pos menteri di Kabinet Kerja Jilid II.
Dan, surat keempat yaitu bernomor R52 tanggal 21 Oktober 2019 berkaitan dengan calon pimpinan KPK periode 2019-2023.
Setelah menerima surat tersebut, Puan mengatakan akan membahasnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR.
?Sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, kami akan membahasnya lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku,? tuturnya. (sbh)

