JOGJA, BERNAS.ID- Dijamin, rakyat Indonesia pasti menginginkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih kuat daripada saat ini. Penolakan Revisi Undang-undang (UU) KPK dari banyak elemen masyarakat menjadi bukti kepedulian rakyat tentang pemberantasan korupsi di negeri ini.
Hal senada disampaikan Ahli Hukum Tata Negara, Mahfud MD yang mengatakan semua dari kita pasti ingin KPK lebih kuat, bahkan presiden menginginkan KPK kuat, tapi orang yang menentang perubahan juga ingin KPK kuat. “Tinggal diskusinya. Diskusi yang menguatkan itu ini atau yang itu.
Konsep presiden atau konsep masyarakat sipil.
Ini namanya negara demokrasi dipertemukan saja,” jelasnya di salah satu kafe yang terletak di Jalan Retno Dumilah No.21, Pilahan, Kotagede, Yogyakarta, Minggu 16 September 2019.
Melalui pembahasan yang terbuka, menurut Mahfud, setiap RUU berdasarkan pasal 5 UU No.12 tahun 2011 dan pasal 96 UU No.12 tahun 2011 menyebut setiap RUU itu harus dibahas dengan asas keterbukaan. “Asas keterbukaan di antaranya mendengar masukan masyarakat lewat publik hearing, kunjungan atau studi ke berbagai universitas. Bukan hanya rapat rapat tiba-tiba jadi.
Kalau menurut UU karena ini negara demokrasi, didengarkan semua bahwa mengambil politik DPR dan pemerintah mengambil keputusan yang ini, itu harus dihargai. Namanya orang berdemokrasi,” bebernya.
“Saya berharap jangan ada yang bersifat fatalis seperti kalau begitu KPK bubarkan saja. Jangan begitu.
Dalil Islam, kalau tidak bisa ambil seluruhnya, ambil peluang yang bisa. Jangan tinggal seluruhnya. Kacau kalau ditinggal semua.
Ada gerakan bubarkan KPK, lalu buat UU melegalkan korupsi seperti 20 persen nilai proyek boleh dikorupsi, tapi 65 persen pajak resmi kepada negara. Itu yang terjadi sekarang. Itu fatalis,” imbuhnya.
Mahfud mengatakan yang ada harus dijalankan. “Bahwa keputusan politis mengambil itu, kita laksanakan yang tersisa dari keputusan setelah kita memperjuangkan yang terbaik.
Tetapi kan keputusan harus diambil.
Negara harus mengambil keputusan seperti negara harus mengadakan pemilu agar ada otoritas negara yang mengambil keputusan kalau terjadi perbedaan.
Kita harus tunduk kepada pengambil keputusan, tapi pembuat keputusan juga harus terbuka terhadap masukan sehingga negara ini menjadi milik bersama,” tuturnya. (jat)