Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Asosiasi Pengajar Hukum Adat Indonesia : Pemerintah Harus Dengarkan Masyarakat Papua

Oleh: Redaksi Bernas•4 September 2019
Asosiasi Pengajar Hukum Adat Indonesia :  Pemerintah Harus Dengarkan Masyarakat Papua
Foto: Redaksi Bernas
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
Sumber: journalist
"pemerintah mendengarkan masyarakat Papua guna pembangunan disana. Yang dibutuhkan orang Papua adalah kesejahteraan...."

🗓️ Dipublikasikan pada 4 September 2019.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita budaya terbaru →

JAKARTA,BERNAS.ID – Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia, Laksanto Utomo, menyatakan, pemerintah mendengarkan masyarakat Papua guna pembangunan disana. Yang dibutuhkan orang Papua adalah kesejahteraan.

“Menurut saya pemerintah harus banyak mendengar Masyarak Papua. Jika Gubernur Papua Barat berkata Masyarakat Papua tidak butuh pembangunan Trans Papua.

Papua perlu kesejateraan dan paling penting di orangkan,” ujar Laks saat berbincang dengan redaksi, Kamis (5/9/2019).

Menurut Laks, Proyek Trans Papua melanggar tanah adat masyarakat Nduga sangat melukai masyarakat adat Nduga.

“Dengarkan mereka. Akumulasi sakit hati dan ketidak puasan Masyarakat Papua akan menjadi kontra produktif bagi Pemerintahan Jokowi,” pintanya.

Intinya Jakarta sambung Laks, harus lebih banyak mendengar saudara kita di Papua. Pemerintah Jokowi sudaj banyak menanggung beban dosa lama sejak pemerintahan Suharto dengan DOM nya, dan sampai SBY yang juga banyak melukai hati masyarakat Papua.

“Jokowi harus banyak mendengar modern tidak harus membangun phiysik.

Masyarakat Adat ; Ketua Agama Pendeta harus dilibatkan.(ren)

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram