SLEMAN, BERNAS.ID – Sejumlah Ulama dan Tokoh Masyarakat menggelar pertemuan di Yogyakarta dalam suatu forum Silaturahmi Ulama dan Tokoh Masyarakat, Rabu (31/07/2019) bertempat di Bale Ayu Resto, Jombor, Sleman.
M Syukri Fadholi dari FUI DIY didampingi MS Kaban, Lius Sungkharisma, dan Mudrik Sangidu pada kesempatan itu mengatakan, sebagai sebuah bangunan bangsa, tidak ada ruang bagi siapapun yang berupaya melakukan upaya pecah belah bangsa. Kemerdekaan sebagai rahmat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, telah menggadaikan jutaan nyawa para syuhada.
“Konsensus sebagai negara telah disusun oleh founding father, bahwa perjuangan memerdekaan Indonesia adalah dalam rangka membentuk pemerintahan yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahtraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai alinea keempat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” katanya.
Untuk itu perlu didekatkan kembali, seberapa berhasilnya sebuah pemerintahan dengan menggunakan indikator fundamental yang telah dirumuskan pada pembukaan UUD 1945 tersebut. Dan sudah sepantasnya sebagai warga bangsa kita turut memeriksa, apakah pemerintahan telah menghadirkan perlindungan tumpah darah dan warganya?
Sudahkan mencerdaskan warganya? Apakah keadilan sosial telah ditegakan? dan pertanyaan-pertanyaan lain untuk memeriksa keberhasilan sebuah pemerintahan.
“Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu kami memandang perlu ada upaya terus menerus menyadarkan hak-hak warga sebagai warga bangsa, dengan demikian terbangun keseimbangan, pemerintah dapat menggunakan kewenangannya, dan warga juga berhak menuntut atas hak-haknya,” tambahnya.
Dalam silaturahmi ulama dan tokoh masyarakat tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi, diantaranya, perlu dibentuk suatu wadah gerakan yang terus akan memperjuangkan hak-hak warga negara dalam bidang ekonomi, politik dan hukum yang membawa agenda dan program yang terencana, baik jangka pendek dan juga jangka panjang.
Selain itu negara sudah sepantasnya melindungi hak-hak warganya. “Kami memandang beberapa persoalan hukum yang melibatkan pihak diluar pemerintahan telah membuat retaknya ikatan bangsa, sehingga kami mendesak kepada aparat hukum untuk melihat persoalan-persoalan tersebut secara lebih komprehensif,” kata Syukri.
Bahkan penangkapan dan penahanan kepada pihak yang dianggap berseberangan dengan pemerintah perlu ditinjau dan dilakukan dengan langkah-langkah yang bijak dengan memperhatikan asas kepatutan dan memperhatikan sosiologis masyarakat.
“Persoalan yang menimpa salah satu warga negara yaitu Habib Rizieq Shihab, sudah sepantasnya pemerintah melindungi hak-haknya. Kami mengusulkan pemerintah perlu segera melakukan upaya pemulangan Habib Rizieq Shihab untuk menjaga marwah dan martabat bangsa dimata negara lain,” katanya.
Syukri juga berharap dengan diadakan diskusi dan pertemuan para ulama dan tokoh masyarakat di Yogyakarta ini dapat dijadikan pemantik bagi pihak-pihak lain yang ingin membuat acara serupa berskala nasional. (cdr)