YOGYA, BERNAS.ID-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jogja mendorong warga untuk bisa membedakan antara pemaparan program reses dan kampanye, yang dilakukan oleh caleg petahana.
Koordinator Divisi Pencegahan dan Pengawasan Bawaslu Kota Jogja, Noor Harsya Aryo Samudro mengungkapkan, telah melakukan sosialisasi kepada tiap RT dan RW di Kota Jogja, agar bisa membedakan antara kedua kegiatan itu. Menurutnga, cara membedakan reses dan kampanye yang termudah adalah pertama, reses adalah kewajiban anggota dewan, dibiayai APBD dan tidak boleh digunakan untuk ladang kampanye. Kalau digunakan sekaligus untuk kampanye, maka tindakan itu adalah pidana pemilu sesuai termaktub dalam UU No.7/2018 Tentang Pemilu.
Dalam pelaksanaan reses juga akan dipasang spanduk dan keterangan reses, berdampingan dengan nama caleg sebagai anggota dewan, lengkap dengan fraksi dan komisi atau bidang tugas.
Namun, di saat reses berhadapan dengan warga, mereka tidak boleh memaparkan visi misi terkait mereka sebagai caleg Pemilu 2019 dan tidak boleh membagikan APK.
Sedangkan kampanye adalah aktivitas memperkenalkan diri dan program para peserta Pemilu, tim kampanye. Pelaksanaan kampanye harus berdiri sendiri, tidak dibarengi dengan reses.
“Kalau terjadi ada pelaksanaan reses dan kampanye jadi satu, kemudian ditetapkan sebagai pelanggaran pidana Pemilu, maka mereka [warga] akan menjadi saksi dalam proses penyidikan penanganan pelanggaran Pemilu,” ungkapnya, Senin (25/2/2019).
Pihaknya juga sudah melakukan sosialisasi dan imbauan tertulis baik kepada peserta Pemilu dan parpol pengusung, mengenai aturan penting yang harus ditaati.
Misalnya, calon anggota DPRD maupun DPD yang merupakan seorang petahana dan ingin melakukan reses, mereka tidak boleh menggunakan masa reses untuk kampanye.
Imbauan tertulis, lisan dan pengawasan sudah disampaikan kepada caleg DPRD Kota Jogja, maupun caleg-caleg yang memiliki dapil wilayah Kota Jogja.
“Hal itu dilakukan agar mereka tidak terjerat pidana Pemilu, telah menggunakan dana dan fasilitas pemerintah untuk kampanye,” sambungnya.
Terkait dugaan pelanggaran pidana Pemilu menurutnya masih belum ditemukan di Kota Jogja. Sebelumnya memang pernah ada temuan dugaan pelanggaran iklan di media massa.
Tetapi karena tidak memenuhi syarat formal dan material, sehingga dikatakan bukan pelanggaran Pemilu. Selain menemukan dugaan pelanggaran, Bawaslu juga belum menemukan laporan serupa.
“Sejauh ini pelanggaran bentuknya administrasi dan pemasangan APK yang tidak sesuai aturan. Utamanya PKPU No.23 tentang kampanye dan Perwal Kota Jogja No.55/2018 tentang pemasangan APK,” tandasnya. (den)