Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Bawaslu Sleman Terima Putusan PN Sleman Terhadap Ngadiyono

Oleh: Redaksi Bernas•6 Februari 2019
Bawaslu Sleman Terima Putusan PN Sleman Terhadap Ngadiyono
Foto: Redaksi Bernas
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
Sumber: journalist
"Bawaslu Sleman Terima Putusan PN Sleman Terhadap Ngadiyono..."

🗓️ Dipublikasikan pada 6 Februari 2019.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita daerah terbaru →

SLEMAN,BERNAS.ID-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sleman menerima putusan Pengadilan Negeri (PN) Sleman atas Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul Ngadiyono yang divonis bersalah melakukan tindak pidana Pemilu.

Sebelumnya, dalam sidang putusan yang digelar di PN Sleman, Senin (4/2/2019), majelis hakim menyatakan Ngadiyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pemilu berupa penggunaan mobil dinas saat menghadiri kampanye calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto di Hotel Prima SR Jl Magelang KM 11, Tridadi Sleman, 28 November 2018 lalu.

?Bawaslu Sleman menerima putusan PN Sleman untuk Saudara Ngadiyono tersebut,? kata Koordinator Divisi Penangangan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sleman, Ibnu Darpito, Kamis, 7 Februari 2019.

Ibnu mengatakan, sikap Bawaslu Kabupaten Sleman ini sesuai dengan hasil rapat pleno Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakumdu) Kabupaten Sleman yang digelar Rabu (6/2/2019) kemarin. Pihak kejaksaan maupun kepolisian menyatakan menerima putusan PN Sleman setelah melihat seluruh pertimbangan hukum yang diajukan jaksa sepenuhnya dipertimbangkan oleh majelis hakim.

?Kalau melihat putusannya juga tidak terlalu jauh dengan apa yang dituntut jaksa penuntut umum, yakni dua pertiga dari tuntutan yang diajukan,? kata Ibnu.

Seperti diketahui, dalam sidang putusan yang digelar di PN Sleman, awal pekan lalu, majelis hakim menyatakan Ngadiyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pemilu, sebagai peserta/tim kampanye Pemilu telah menggunakan fasilitas pemerintah berupa mobil dinas.

Selanjutnya, majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Ngadiyono dengan pidana penjara 2 bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani terkecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 bulan berakhir.

Majelis hakim juga menghukum Ngadiyono dengan pidana denda sejumlah Rp7,5 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. ?Majelis hakim juga menghukum Ngadiyono membayar biaya perkara Rp5 ribu. Dan Ngadiyono menerima keputusan hakim tersebut,? ujar Ibnu. (jat)

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram