YOGYA, BERNAS.ID– Vonis pengadilan yang ringan terhadap juru parkir (jukir) yang menaikkan tarif di luar ketentuan Perda disayangkan oleh Forum Pemantau Independen (Forpi) Jogja. Perlu ada vonis yang lebih berat, dan jika perlu sanksi sosial.
Anggota Forpi Kota Jogja Baharuddin Kamba mengaku prihatin dengan vonis minimalis yang dijatuhkan pengadilan terhadap jukir yang melanggar ketentuan tarif parkir. Vonis yang terlalu ringan itu, hanya Rp100.000, menurutnya, bisa menjadi angin surga bagi jukir-jukir lainnya untuk selalu melanggar.
“Vonis minimalis atau ringan terhadap jukir nakal selain tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelanggar juga merugikan masyarakat.
Pelanggaran tarif parkir akan terus terus terjadi,” katanya, Minggu (13/1/2019).
Sebelumnya, tiga orang oknum jukir yang terbukti menaikkan tarif dan melanggar ketentuan Perda pada musim liburan Natal dan Tahun Baru 2019 hanya di vonis denda Rp100.000 oleh pihak pengadilan beberapa hari lalu. Meski dinilai tidak akan menimbulkan efek jera, Dinas Perhubungan (Dishub) Jogja tetap akan menindak oknum yang melanggar aturan perparkiran itu.
Menurutnya, seharusnya hakim memiliki kepekaan yang tinggi dengan memberikan vonis maksimal kepada para jukir nakal. Apabila vonis yang diberikan hakim tersebut maksimal, hal itu dapat menjadi yurisprudensi bagi hakim-hakim lainnya.
Sebab pelanggaran tarif parkir terjadi massif selama musim liburan dan itu tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga wisatawan.
“Ke depan saya rasa perlu ada revisi Perda terkait khusus pemberian sanksi pidananya. Misalnya, ancaman minimal pelanggaran tarif Rp500.000 atau kalau perlu Rp1 juta. Ini untuk memberikan efek jera,” katanya.
Jika perlu, menurutnya, para pelanggar tersebut juga diberi sanksi sosial.
Jukir-jukir nakal yang sering melanggar didata.
Mereka yang dipernah divonis oleh pengadilan tetapi tetap melakukan penggaran, tidak akan mendapat bantuan apapun baik dari program Pemkot, Pemda DIY ataupun dari Pemerintah Pusat.
Forpi menurutnya mendukung penindakan terhadap perilaku koruptif yang dilakukan oknum-oknum jukir. Alasannya, tindakan mereka sudah mencoreng kota Jogja sebagai kota pariwisata.
Dia berharap agar Pemkot terus melakukan razia-razia terhadap parkir liar. Dishub Jogja dimintanya tidak mengendorkan kegiatan tersebut.
“Jangan menunggu adanya keluhan atau aduan dari masyarakat. Sosialisasi kepada para jukir perlu terus dilakukan agar mereka memahami tindakan menaikkan tarif berdampak negatif bagi pariwisata Jogja,” tandasnya. (den)