Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Kuasa Hukum HS Minta Gelar Perkara Terbuka dan Pakar Hukum Mumpuni

Oleh: Redaksi Bernas•11 Januari 2019
Kuasa Hukum HS Minta Gelar Perkara Terbuka dan Pakar Hukum Mumpuni
Foto: Redaksi Bernas
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
Sumber: journalist
"Kuasa Hukum HS Minta Gelar Perkara Terbuka dan Pakar Hukum Mumpuni..."

🗓️ Dipublikasikan pada 11 Januari 2019.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita daerah terbaru →

KOTAYOGYAKARTA, BERNAS.ID- Kasus dugaan perkosaan dan pencabulan terhadap AL, mahasiswi UGM ketika KKN di Pulau Seram semakin terbuka fakta-faktanya. Polda DIY pun berkomitmen untuk mengungkap kasus ini seterang-terangnya.

Tommy Susanto, SH, selaku penasehat hukum HS (terlapor-red) menginginkan perkara ini untuk benar-benar diselesaikan secara adil dan secara fair. “Saya minta kepada Polda DIY untuk melakukan gelar perkara terbuka agar semua yang berkepentingan melihat dan mengetahui. Tolong untuk menggunakan pakar-pakar hukum yang benar-benar mumpuni sehingga masyarakat Indonesia yang mengikuti perkara ini bisa melihat secara terang benderang, tidak ada yang ditutup-tutupi,” ujarnya di dalam konferensi persnya, Sabtu 12 Januari 2019.

Tommy juga meminta kepada kuasa hukum AL untuk tidak melakukan sebuah pendesakan, tuntutan, penekanan kepada Polda DIY bahwa HS harus dihukum sampai ke meja hijau. “Mohon untuk lebih bersabar,” katanya.

“Karena apa, kita harus yakin semuanya bahwa Polri memang mempunyai wewenang untuk penyelesaian di bidang hukum,” imbuhnya.

Tommy pun mengharapkan demi atas nama kemanusiaan dan masa depan seorang bernama HS kalau memang tidak ada tindak unsur pidana di dalamnya, mohon segera dihentikan perkara ini. “Saya juga minta kepada semua orang yang tidak paham dengan perkara ini untuk tidak berkomentar karena akan membiaskan perkara ini.

Kami yakin selaku kuasa hukum HS, kebenaran pasti menang,” tuturnya.

Tommy juga memberikan apresiasi kepada Polda DIY bahwa berita ini muncul menjadi luas karena ada awalnya. “Kemarin kepolisian telah memanggil orang-orang yang terkait mengorbitkan berita ini dan mencari siapa-siapa untuk menjadi perkara tersendiri,” katanya.

Terkait rekomendasi Komisi Etik UGM, Tommy juga menunggu hasilnya karena tidak tahu hasilnya. “Terkait masalah wisuda, saya harus sampaikan, kita menunggu dan bersabar, tapi terus saya harus meminta, beri kesempatan dika untuk wisuda karena  menyangkut masa depannya,” tuturnya.

Terkait dengan konseling yang harus dijalani HS, Tommy menyebut itu bukan kegiatan akademik karena kegiatan akademiknya sudah selesai. “Setelah wisuda kan juga tetap bisa konseling. Karena memang mungkin ini itikad baik ugm, kami menghargai itu,” ucapnya.

Namun, Tommy mengatakan surat permintaan wisuda tidak jadi dikirimkan karena masih menunggu hasil dari Komite Etik dan polisi. Terkait mekanisme maaf yang tanda tangan itu, Tommy mengatakan apa urgensinya dari permintaan maaf itu, apakah akan menghentikan proses hukum?

“Ini delik biasa, bukan aduan.

Maka apabila sudah ada penetapan tersangka, terus berjalan sampai meja hijau,” tandasnya. (jat)

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram