SLEMAN, BERNAS.ID- Perseteruan antara PT SGI perusahaan pembuat sarung tangan di Sleman dengan Jootje Max Sondakh (68), ahli waris tanah yang ditempati PT SGI, berakhir dengan vonis penjara bagi Jootje Mak Sondakh.
Kepastian muncul setelah Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi Joojte terhadap putusan pengadilan tinggi (PT) DIY yang menjatuhkan vonis 6 bulan penjara. Putusan Kasasi ditandatangani oleh Sofyan Sitompul SH sebagai Ketua Majelis dan Sumardijatmo serta Desnayetu sebagai hakim anggota tertanggal 16 Mei 2018.
“Yang artinya terdakwa Jootje Max Sondakh dipidana selama enam bulan sesuai dengan vonis majelis hakim Pengadilan Tinggi DIY dalam kasus tindak pidana membuat laporan palsu atau dalam pasal 220 KUHPidana atau pasal 317 ayat 1 KUHPidana,” ujar kuasa hukum PT SGI, Sony Segal, Selasa 8 Januari 2019.
Sony juga menjelaskan dalam sidang di tingkat Pengadilan Negeri Sleman, terdakwa Tootje juga divonis bersalah oleh majelis hakim dalam tindak pidana membuat laporan palsu dengan pidana penjara selama tujuh bulan.
Namun, sampai sekarang Jootje masih bebas. Untuk itu PT SGI mendesak kejaksaan Sleman untuk melakukan eksekusi.
“Karena tidak ada niat baik dari terdakwa untuk menjalani hukuman sesuai dengan putusan Kasasi dari MA maka saya sebagai kuasa hukum PT SGI mendesak untuk dibuat Daftar Pencarian Orang atau DPO,” ucapnya.?
Jootje divonis enam bulan penjara, setelah PT SGI melaporkan Jootje telah membuat laporan palsu terhadap perseteruan tersebut.
Perseteruan sendiri bermula pada tahun 2017 terjadi sengketa tanah di Margoluwih, Seyegan, Sleman antara Jootje ahli waris sertifikat tanah itu dengan PT SGI.
Saat itu, PT SGI memblokirnya sehingga Jootje mengugat ganti rugi materiil dan imateriil Rp2,25 miliar ke pengadilan negeri (PN) Sleman.
Namun, hakim PN Sleman menolak seluruh permohonan itu dalam sidang putusan tanggal 6 Juli 2017.
Selain itu, Joojte juga menempuh upaya hukum lewat jalur pidana dengan melaporkan PT SGI ke Polda DIY dengan sangkaan telah melakukan pencurian dan penggelapan.
Laporan itu pun kandas, sebab dinilai tidak cukup bukti. (jat)