Bernas.id – Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono turut menanggapi secara panjang lebar kasus pemotongan nisan salib makam Albertus Slamet Sugihardi, pemerintahn, Kotagede, Senin (17/12/2019). Ia meminta permohonan maaf terkait adanya peristiwa yang dianggap menunjukkan sikap intoleransi itu.
“Harapan saya kepada Bu Slamet [isteri almarhum] dan juga Kevikepan, saya meminta permohonan maaf sebesar-besarnya atas persoalan ini,” ujar Sultan, Kamis (20/12/2018) di Balaikota Yogyakarta.
Bagi Sultan, ini adalah pembelajaran bagi semua pihak, bahwa agama dan simbol-simbol keagamaan itu dijamin dalam konstitusi. Adanya pemotongan salib sebagai solusi bersama menurutnya adalah sesuatu yang tidak pas, meski akhirnya telah disepakati bersama.
“Kita semua itu kurang tanggap terhadap simbol-simbol itu, hanya mencari praktisnya saja sebagai bentuk kompromi,” kata Sultan.
Sultan mengingatkan kepada para pembina wilayah, bahwa kesepakatan warga itu baik untuk menciptakan harmoni.
Namun harus diingatkan kalau ada aspek-aspek yang melanggar perundang-undangan.
“Jangan sampai terjadi [hal] tidak konsisten yang menimbulkan prasangka intoleransi,” ujarnya.
Ia menerangkan, dalam kasus ini ada faktor-faktor tertentu yang tidak diperhitungkan masyarakat, sehingga menjadi masalah yang diviralkan. Sultan punya harapan bagaimana membangun suasana di Jogja ini tetap kondusif, sehingga berita-berita yang menurutnya berlebihan itu tidak muncul lagi.
“Bagaimana persoalan ini diletakkan secara proporsional. Kesimpulan saya, pemahaman warga masyarakat belum tentu sama, melihat keadaan faktual yang belum tentu dipahami secara kronologis,” katanya.
Ia berpesan, aparat dalam menjaga kerukunan warganya harus berpegang pada tiga hal.
Ketiganya adalah prinsip “ngono yo ngono ning ojo ngono”, “tepa selira”, dan “sitik edhing”.
“Dalam konteks Kotagede, 'sitik edhing' itu ada. Bagaimana warga dimakamkan di situ, ikut mengantar tanpa membedakan asal-usul maupun agamanya,” kata Sultan. (den)