Bernas.id- Rosarita Niken Widiastuti, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian KOMINFO RI mengatakan bahwa tugas dari Kominfo itu sebagai humasnya pemerintah.
“Jadi, tugas dari Kominfo itu sebagai humasnya pemerintah, government public relations yang menyampaikan informasi, semua kebijakan program, juga peraturan-peraturan dari pemerintah. Dalam rangka pemilu inilah kami bekerja sama dengan KPU menyampaikan sosialisasi pemilu kepada masyarakat,” katanya di sela-sela Sosialisasi Pemilu Serentak 2019 dan Literasi Media, di Hotel Merapi Merbabu, Seturan, Yogyakarta, Sabtu 17 November 2018.
Rosarita mengatakan tujuan kegiatan sosialisasi pemilu dan juga sosialisasi literasi media sosial ini untuk menangkal hoaks. “Kami ingin menyampaikan kepada masyarakat untuk waspada hati-hati terhadap informasi-informasi yang negatif karena banyak orang yang tidak tahu, ternyata apa yang mereka lakukan itu melanggar peraturan dan perundangan yang berakibat pada kasus-kasus hukum,” tuturnya.
“Harapan kami masyarakat bisa memanfaatkan media sosial dengan bijak sehingga dalam tahun politik ini, bisa berjalan dengan lancar,” imbuhnya.
Rosarita juga menegaskan bahwa yang namanya pemilu atau pesta demokrasi itu harapannya pesta yang dalam arti positif. “Pesta itu senang-senang, bukan berantem, bukan adu domba. Kita bahagia gembira dalam memilih pemimpin yang terbaik,” tuturnya.
Selain itu, menurut Rosarita, tugas Kominfo juga melakukan literasi media sosial karena pada tahun politik ini banyak sekali informasi-informasi yang negatif, ada hoaks, ujaran kebencian, provokasi, fitnah, black champaign, dan lain sebagainya.
“Kami menyampaikan kepada masyarakat untuk waspada hati-hati terhadap informasi-informasi yang negatif karena banyak orang yang tidak tahu, ternyata apa yang mereka lakukan itu melanggar peraturan dan perundangan yang berakibat pada kasus-kasus hukum,” tambahnya.
Untuk itu, Rosarita menjelaskan bahwa target yang ingin dicapai, yaitu supaya masyarakat betul-betul memahami pentingnya pemilu. “Berdasarkan data dari KPU, minat masyarakat untuk memilih itu cenderung menurun.
Jadi, banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya,” pungkasnya. (jat)