Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Pembangunan Responsif Gender di Jogja Belum Terlaksana?

Oleh: Redaksi Bernas•16 Oktober 2018
Pembangunan Responsif Gender di Jogja Belum Terlaksana?
Foto: Redaksi Bernas
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
Sumber: journalist
"Pembangunan jogja pro gender..."

🗓️ Dipublikasikan pada 16 Oktober 2018.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita daerah terbaru →

Bernas.id – Pemerintah Kota Yogyakarta ingin memastikan proses pembangunan, sejak dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pelaporan seluruhnya responsif gender. Ini harus sesuai dengan peraturan walikota terkait.

?Sudah ada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan yang responsif gender,? kata Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta Retosari, Rabu (17/10/2018).

Sari meneruskan, pada tahap awal, akan diprioritaskan untuk memastikan bahwa penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di Kota Yogyakarta sudah responsif gender.

?Mulai dari RPJMD, rencana strategis, rencana penggunaan anggaran, semuanya harus mengintegrasikan kebutuhan atau aspirasi permasalahan perempuan dan laki-laki,? katanya.

Harapannya, melalui perencanaan yang sudah memperhatikan permasalahan perempuan dan laki-laki akan terwujud penganggaran yang responsif gender. 

Pemanfaatan anggaran responsif gender tersebut di antaranya ditujukan untuk mengatasi permasalahan kelompok gender tertentu seperti pendidikan politik perempuan dari keluarga miskin, atau anggaran pekerjaan fisik seperti pembangunan jembatan penyeberangan yang aman untuk perempuan, hingga pembangunan toilet terpisah.

Penyusunan perencanaan tersebut menurutnya membutuhkan data dasar yang kemudian disebut sebagai data pembuka wawasan.

?Sebagian organisasi perangkat daerah (OPD) sudah memiliki, ada juga yang belum. Harapannya, setiap OPD memiliki data terpilah sesuai kewenangan masing-masing,? katanya.

Data pembuka wawasan tersebut akan memberikan beberapa gambaran di antaranya kondisi daerah termasuk potensi dan permasalahan wilayah tersebut termasuk kondisi demografis wilayah.

Di samping itu, melalui data pembuka wawasan juga bisa diketahui gambaran kondisi ekonomi termasuk data konstrbusi laki-laki dan perempuan terhadap pendapatan asli daerah hingga data terkait pendidikan, kesehatan, politik hingga budaya.

?Harapannya, anggaran yang dibuat oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sudah benar-benar memperhatikan gender sehingga terwujud keadilan gender dalam kehidupan sehari-hari,? tandasnya. (den)

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram