Bernas.id–Pemerintah Daerah (Pemda) DIY dan pemerintah tingkat II dinilai tidak konsisten dalam menjalankan regulasi terkait penanganan sampah. Pemilahan sampah, mulai dari tingkatan terendah, belum bisa dijalankan dengan tertib.
Direktur Lestari, LSM yang fokus pada isu lingkungan, Agus Hartana mengatakan, sejak tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) Piyungan dikelola Pemda DIY, timbul banyak masalah. Ia mengaku melihat secara langsung sampah yang dibuang tidak diperlakukan lebih lanjut alias open dumping.
Membuang sampah secara open dumping, kata Agus, merupakan pelanggaran terhadap UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, sebab aturan itu melarang secara tegas open dumping.
“Jika ini terus dilakukan, maka wajar kapasitas TPST Piyungan kemudian penuh sesak,” kata Agus, Minggu (19/8).
Berdasarkan UU yang sama, lanjut Agus, setiap orang berkewajiban memilah sampah.
Selain itu, Perda DIY No. 3/2013 tentang Pengelolaan Sampah juga sudah menegaskan, sampah mesti dipilah-pilah terlebih dahulu dan kemudian diolah.
“Kenapa [UU dan Perda] tidak mempan karena ini masalah konsistensi dari pemerintah. Pemerintah enggak pernah tegas. Tidak pernah memberikan penghargaan kepada mereka yang sudah memilah.
Yang tidak memilah juga tidak diberi peringatan apa-apa. Artinya antara perilaku dengan kebijakan enggak nyambung dan mendukung,” sambung Agus.
Pada Selasa dan Rabu (14-15/8), TPST Piyungan terpaksa ditutup oleh warga sekitar. Penyebabnya karena sampah dibiarkan meluber.
Alat berat untuk memadatkan sampah di lokasi tidak berfungsi. Akibatnya truk-truk pengangkut sampah ikut tertahan. (den)

