Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

DPS Kabupaten Sleman yang Bermasalah Berjumlah 9311, Ini Kategorinya

Oleh: Redaksi Bernas•10 Juli 2018
DPS Kabupaten Sleman yang Bermasalah Berjumlah 9311, Ini Kategorinya
Foto: Redaksi Bernas
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
Sumber: journalist
"Di Kabupaten Sleman, jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang ditetapkan KPU pada 17 Juli 2018 berjumlah 779.687 nama yang masuk dalam DPS di Pemilu 2019. Set..."

🗓️ Dipublikasikan pada 10 Juli 2018.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita daerah terbaru →

Bernas.id – Di Kabupaten Sleman, jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang ditetapkan KPU pada 17 Juli 2018 berjumlah 779.687 nama yang masuk dalam DPS di Pemilu 2019. Setelah dilakukan pencermatan, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sleman masih menemukan banyak permasalahan terkait DPS seperti data ganda, NIK ganda, bahkan ada anggota TNI dan Polri yang masih tercatat di DPS, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu 11 Juli 2018.

Karim Mustofa, anggota Panwaslu Kabupaten Sleman menyebut tentang masih adanya DPS yang bermasalah. ?Dari sekian ratus ribu ini, kita cermati, awasi, pilah, masih ada data-data pemilih yang bermasalah. Itu di tingkat bawah, di tingkat PPS (Panitia Pemungutan Suara), tingkat desa, dan kecamatan.

Data ganda, bisa antarTPS, bisa antardusun, bisa antarkecamatan, ini tercatat yang kita temukan 5733 orang, seperti nama ganda, identitas ganda, dan lain sebagainya,? jelasnya.

Kemudian, lanjut Karim, untuk tanpa NIK ada 276 orang, NIK ganda ada 2 orang, TNI-Polri ada 15 orang, belum genap 17 tahun dan belum menikah ada 9 orang, meninggal dunia ada 473 orang, identitas tidak jelas ada 2748 orang, memenuhi syarat malah tidak terdaftar ada 55 orang. ?Jadi, total ada 9311 orang. Dari sekian ini yang menempati jumlah paling banyak ada di Kecamatan Gamping dan Kecamatan Ngaglik,? imbuhnya.

Untuk DPS dengan kategori identitas yang tidak jelas, Karim menyebut tentang terkadang informasi yang kurang lengkap dan sebagainya, statusnya atau alamatnya tidak jelas. ?Namanya ada, tapi tidak ada orangnya. Terkait dengan ini, kita sudah melayangkan surat ke KPU Kabupaten Sleman.

Kalau Panwascam, kita juga punya tingkat kecamatan, ini sudah mengirimkan rekomendasi juga ke PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), kemudian diturunkan ke PPS untuk memperbaiki data-data sehingga besok di DPSHP, Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan, yang akan diplenokan pada 22 Juni 2018, insyaallah sudah bisa fix,meskipun kita tidak menjamin semua bisa valid, paling tidak kita sudah mendekati,?

bebernya.

Untuk itu, diakui Karim bahwa jumlah DPS akan masih bisa bertambah lagi. ?Karena nanti setelah diumumkan DPSHP, kemudian ada masukan dari masyarakat sebelum DPT. Ketika nanti sudah DPT, ya sudah akan ditetapkan di bulan Agustus. Ketika ada masyarakat yang melaporkan (masih ada warga yang masih belum terdaftar-red) penyikapannya berbeda dengan DPT.

Nanti akan bisa didaftar pemilih khusus karena belum terdaftar dalam DPT atau daftar pemilih tambahan bisa,? tuturnya.

Adanya anggota TNI-Polri yang masuk DPS di Kecamatan Berbah, Kalasan, dan Pakem, Karim menjawab tentang tidak rapinya pencatatan yang dilakukan Pantarlih (Panitia Pendaftaran Pemilih). ?Ya mungkin pendataan oleh pantarlih ketika memasukkan daftar ini tidak rapi dan tidak memperhatikan realitas di lapangan yang penting di data dulu. Bahkan, pantarlih kadang juga mendata di belakang meja. Sebenarnya, akar masalahnya di sana ketika terjadi masalah seperti ini,? tutupnya. (Jat)

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram