Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Kepala Dinas Pendidikan Sleman, Saya Yakin Sekolah Kami Tidak Ada yang Seperti Itu

Oleh: Redaksi Bernas•8 Juli 2018
Kepala Dinas Pendidikan Sleman, Saya Yakin Sekolah Kami Tidak Ada yang Seperti Itu
Foto: Redaksi Bernas
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
Sumber: journalist
"Dra Sri Wantini, MPd, Kepala Dinas Pendidikan, Kabupaten Sleman menyebut bahwa sampai saat in belum menerima laporan terkait pungutan dalam Penerimaan Peserta D..."

🗓️ Dipublikasikan pada 8 Juli 2018.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita pendidikan terbaru →

Bernas.id ? Dra Sri Wantini, MPd, Kepala Dinas Pendidikan, Kabupaten Sleman menyebut bahwa sampai saat ini belum menerima laporan terkait pungutan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Jika pun nanti ada laporan pungutan, Sri Wantini akan konfirmasi dahulu ke sekolah terkait, Pendopo Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 9 Juli 2018.

?Sampai saat ini, saya belum terima laporan.

Saya harus konfirmasi ke pihak sekolah, tapi saya meyakini kalau sekolah kami itu tidak ada yang seperti itu.

Tapi, nanti saya cek dulu karena belum ada laporan yang belum sampai ke kami berkaitan dengan penarikan biaya,? katanya.

Untuk aturan di PPDB, Sri menegaskan tidak ada penarikan biaya yang dikaitkan dengan PPDB, baik itu seragam dan lainnya. ?Kalau yang operasional iya, kalau seragam itu kan menjadi tanggungan orangtua. Artinya, mungkin orangtua meminta kepada sekolah untuk bisa menyediakan, tapi kami belum konfirmasi berkaitan dengan ini,? katanya.

Sri pun akan menunggu adanya laporan sampai pendaftaran selesai. ?Nanti sampai hari pendaftaran selesai, kami tunggu sekolah-sekolah melaporkan ke kami.

Kami coba mengklarifikasi, kami mengingatkan  kepada teman-teman sekolah sampai sekarang belum ada yang konfirmasi lagi,? ujarnya.

Terkait adanya laporan sebuah SMP di Sleman yang menarik pungutan, misal pungutan uang galon dan seragam, sebut Sri, laporan itu akan dikonfirmasi lagi ke sekolah terkait. ?Seperti apa, apakah benar laporan itu seperti yang dimaksudkan dalam laporan atau berbeda maksudnya, nanti akan kami konfirmasi,? tuturnya.

Untuk sanksi sekolah yang melakukan pungutan, Sri akan memberikan peringatan kepada sekolah tersebut. ?Pembiayaan yang ditarik dari anggota masyarakat itu sifatnya harus sumbangan sukarela. Sukarela itu kan nominalnya tidak ditentukan, kemudian bayarnya akpan juga tidak ditentukan. Ini kan tergantung penarikan itu dari siapa, apakah itu paguyuban orangtua atau siapa, kan kita belum tahu,? tukasnya.

Dikatakan Sri, yang kekurangan siswa selama PPDB, khusus untuk dua sekolah saja, yaitu SMP 3 Prambanan dan SMP 4 Prambanan. ?Kita beri kesempatan untuk perpanjangan penerimaan siswa didik baru secara offline sampai tanggal 14 Juli.

Sementara ini yang kita lakukan, permasalahannya mungkin dari kondisi geografis atau yang kedua, mungkin anak usia SMP yang berada di lingkungan sekolah memang segitu.

Kita akan masih kaji, kenapa. Prinsip, kita berusaha jangan sampai anak usia sekolah itu tidak sekolah.

Semua anak-anak yang usia yang sekolah itu nanti akan kita jaring, masih adakah yang belum dapat sekolah,? tutupnya. (Jat)   

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram