Bernas.id – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serius menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2017 terkait pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) seperti pengelolaan persediaan dan pengelolaan aset tetap yang belum memadai. Pertemuan tindaklanjut temuan BPK yang dihadiri para SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) seperti sekretaris, pengelola barang, dan kasubag umum ini diadakan di Ruang Rapat 3A, Lantai III, BKAD Kabupaten Sleman, Jumat 29 Juni 2018.
Widodo, APMT, Kepala Bidang Aset BKAD Kabupaten Sleman terkait dengan persediaan meminta kepada para SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk menggunakan Si Dian, sebuah aplikasi untuk mencatat persediaan. ?Ini menjadi hal baru buat kita karena untuk detil baru dua tiga tahun terkait dengan persediaan. Saat ini, BKAD mencoba untuk bisa mengadakan sebuah aplikasi yang diberi nama Si Dian, mohon untuk digunakan,? katanya.
Disampaikan Widodo, karena kita punya kebijakan MPKP (Masuk Pertama Keluar Pertama), hal yang bisa dipelajari dari apikasi Si Dian adalah dituntut untuk tertib adminitrasi ataupun di dalam proses pengadaannya, contohnya ketika pengadaan ATK (Alat Tulis Kantor) ini tidak sesuai maka juga akan merepotkan dalam proses pencatatannya.
?Kontraknya sepuluh, tapi barang yang datang cuma tujuh.
Ini menjadi kendala yang besar bagi kita bersama.
Kalau kontraknya dan hasilnya sama tentu adminitrasinya lebih gampang, tapi dari proses pengadaannya sudah berbeda sangat menjadi kendala. Yakin tidak akan pernah ketemu,?
tambahnya.
Terkait MPKP, Widodo menyebut bahwa harus sangat rajin untuk mencatat. ?Barang yang pertama harus keluarnya pertama, ini yang menjadi kecermatan kita bersama.
Walaupun tidak menutup kemungkinan dirasa nanti MPKP ini menyusahkan, tapi nanti kita akan cari alternatif yang lebih mengenakkan,? ujarnya.
Untuk persediaan, Widodo mengaku bahwa belum diadminitrasikan setiap saat karena memang belum melaksanakan recon (pendataan-red) atas persediaan ini secara rutin. ?Namun, besok biar enak di akhir, kita recon di awal. Nanti recon itu tidak hanya atas aset tetap, tapi juga atas persediaan agar lebih mudah memantaunya dan menjadi salah satu syarat untuk proses pencairan ganti uang. Ternyata setelah recon, adminitrasi barang menjadi lebih bisa dilihat perjalanannya,? tuturnya. (Jat)

