Bernas.id – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Magelang telah memutus perkara nomor 33/Pid.B/2018/PN.Mgg dengan terdakwa RMT (52) dengan vonis 1 tahun 4 bulan penjara karena terbukti bersalah menyewakan tanah milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) tanpa seijin pemilik dimana sudah ada hak pengolahan lahan (HPL) pada hari Senin 25 Juni 2018 lalu.
Seperti diketahui sebelumnya, RMT yang merupakan purnawirawan Polri ini telah menyewakan aset tanah milik PT KAI kepada masyarakat diwilayah Magelang, Jawa Tengah. Dan hal tersebut telah dilaporkan kepada Polda Jawa Tengah oleh PT KAI (Persero) pada bulan Juni 2017 silam.
“Terdakwa RMT telah menyewakan dan menerbitkan sertifikat tanah atau kekancingan versi yang bersangkutan atas nama warga penghuni tanah PT KAI sebagai tanda bukti menempati tanah tersebut,” ujar Manager Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta Eko Budiyanto kepada wartawan saat menggelar jumpa pers di Kantor PT KAI Daop 6 Yogyakarta, Jumat (29/06/2018).
Aset tanah milik PT KAI tersebut, lanjut Eko berada di Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kota Magelang yang disewakan kepada dua orang masing-masing seluas 30 dan 40,5 meter persegi. “Selain itu terdakwa juga menyewakan satu bidang tanah lagi di Desa Pucung Rejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang seluas 587,25 meter persegi,” jelasnya.
Atas perbuatannya itu, PT KAI (Persero) mengalami kerugian mencapai Rp 527.067.355. “Selain itu karena tidak dapat menyewakan ketiga bidang tanah tersebut PT KAI merugi hingga Rp 58 juta,” tambah Eko.
Kasus yang menimpa RMT ini merupakan salah satu kasus penyerobotan lahan dengan tuduhan menyewakan lahan tanpa hak. “Putusan hakim ini dapat menjadi yuris prudensi bagi perkara lain menyangkut lahan PT KAI yang diserobot oleh beberapa oknum maupun masyarakat,” katanya.
Manager Pengusahaan Aset Daop 6 Yogyakarta Tiyono pada kesempatan yang sama berharap agar masyarakat dapat lebih jeli dan mengambil pelajaran dari kasus ini, supaya selalu berhati-hati didalam bertransaksi menyangkut tanah atau lahan. “Cek keabsahan bukti kepemilikan, tanya kepada berbagai sumber legal seperti BPN untuk menelusuri kepemilikan lahan sebelum menyewa atau memberi lahan tersebut,” katanya.
Asisten Manager Penjagaan dan Penertiban Aset Bermasalah Teguh Santoso meminta kepada masyarakat untuk melaporkan apabila mencurigai adanya penawaran tanah atau lahan milik PT KAI. “Bisa melaporkan ke PT KAI Daop 6 Yogyakarta atau ke stasiun-stasiun kereta terdekat untuk mengetahui informasi sewa menyewa lahan aset PT KAI (Persero),” terangnya. (Mar)