Bernas.id – Sebagai praktisi media selama 28 tahun, Drs Sihono, HT, Msi, jujur merasakan kegelisahan yang sangat luar biasa. Dua hari menjelang Pilpres 2014, ia bercerita tentang tulisannya, yaitu menuliskan kegelisahan sebagai seorang praktisi media. Ia beri judul tulisannya itu ?Pers untuk Rakyat?, kenapa diberi judul seperti itu karena pers yang selama ini dijalankan, hanya sedikit untuk kepentingan rakyat, Universitas Nahdlatul Ulama, Daerah Istmewa Yogyakarta, Selasa sore, 5 Juni 2018.
Sihono menyebut kepentingan pers itu ditarik-tarik, ditarik kepentingan politik atau ditarik kepentingan bisnis. “Akhirnya yang harusnya pers itu didirikan, dilaksanakan untuk kepentingan rakyat ketarik untuk kepentingan bisnis dan untuk kepentingan politik.
Akhirnya, ya seperti ini,” ujarnya dalam Sarasehan Nasional, Indonesia Kita, Bersatu dalam Menyelesaikan Persoalan Bangsa.
Diceritakan kembali oleh Sihono tentang Radar Bogor yang digruduk oleh massa yang mengatasnamakan PDI Perjuangan Bogor pada hari Rabu, tanggal 30 Mei lalu. “Saat itu, teman-teman di redaksi itu membuat tulisan di HL halaman pertama soal gaji BPIP, jadi judulnya itu 'Ongkang-ongkang dapat 112 juta'. Itu yang menyinggung perasaan dari teman-teman PDIP, kemudian digruduk. Saya terus-terang juga prihatin dengan teman-teman di media.
Jujur saya tidak suka dengan judul-judul seperti itu. Itu kan potret media yang ketarik kepentingan-kepentingan bisnis dan politik. Akhirnya seperti itu,” katanya.
Di sisi lain, Sihono juga menyatakan ketidaksetujuannya dengan langkah teman-teman di PDIP untuk menggruduk. “Itu kan menghakimi sendiri.
Itu yang menjadi persoalan, pers sendiri juga menjadi persoalan,” imbuhnya.
Sebagai praktisi media, Sihono mengakui dengan jujur bahwa di kalangan internal pers atau wartawan juga ada isme-isme sendiri-sendiri, seperti ada jurnalisme damai, ada kebebasan yang mutlak, dan macam-macam, bahkan ada yang bebas sebebas-bebasnya.
“Kalau dalam hati, saya mengingatkan kepada diri saya dan teman-teman. Kita itu bebas tapi bertanggung jawab dengan kebebasan itu. Ketika sudah menjurus ke perpecahan, maka kita harus bertanggung jawab pada keutuhan bangsa dan negara ini.
Makanya setelah kita merenung, kita merefleksikan diri, kita instropeksi diri, sebenarnya dalam hati saya itu, kita itu memang harus kembali ke Pers Pancasila.
Pers yang berke-Tuhan-an, berprikemanusiaan, menjaga persatuan, bermusyawarah, berkeadilan. Itu cocok dengan Indonesia saat ini,” urai Sihono.
Untuk itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ingin bergotong-royong untuk melaksanakan Pers Pancasila karena kalau kita melaksanakan di era pers saat ini, sangat tidak mungkin, susah, dan tidak bisa.
Untuk itu, ia meminta 5 mahasiswa UNU untuk dididik guna melaksanakan Pers Pancasila. “Saya harapkan UNU menjadi wadah untuk menggodok Pers Pancasila.
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pers Pancasila lahir di UNU sini. Nanti kita buatkan media, online sama kita backup cetak.
Nanti kantornya bisa di sini atau PWI,” pungkasnya (Jat)