JAKARTA, Bernas.id ? Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengutarakan pendapatnya, bahwa informasi yang disampaikan Setya Novanto dalam sidang korupsi KTP elektronik dapat menjadi fakta hukum baru bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Yang diucapkan oleh pihak-pihak, saksi, terdakwa di pengadilan, jika berkesesuaian dengan pihak atau saksi lain maka itu menjadi fakta persidangan atau fakta hukum,” kata Abdul Fickar melalui pesan singkat di Jakarta, Kamis, (22/3/18).
Dalam sidang kasus korupsi KTP elektronik, Kamis (22/3/18), Setya Novanto mengaku dapat informasi dari Made Oka Masagung dan Andi Narogong bahwa ada dana yang diberikan kepada dua politisi PDIP atas nama Puan Maharani dan Pramono Anung. Abdul menyampaikan informasi Novanto baru dapat menjadi fakta hukum baru setelah KPK mengonfirmasinya kepada Made Oka dan Andi Narogong.
“Dan keduanya membenarkan pernyataan Novanto itu,” ujar Abdul Fickar.
Kalau sudah menjadi fakta hukum baru maka KPK memiliki dasar memanggil dua politisi PDIP untuk dimintai keterangannya. Di lain sisi, keterangan Novanto dalam persidangan sudah dibantah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Sementara, Pramono Anung juga telah membantah hal itu melalui awak media.

