JAKARTA, Bernas.id ? Lembaga Perkumpulan untuk Pemilu dan Demorasi (Perludem) menilai pemerintah perlu menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) tentang calon kepala daerah untuk mendiskualifikasi kandidat yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka.
“Pemerintah perlu menerbitkan Perppu tetapi untuk mengatur sanksi diskualifikasi calon kepala daerah yang terlibat korupsi,” ujar peneliti Perludem, Fadhil Ramadhani di Jakarta, Kamis (15/3/18).
Ia mengatakan penerbitan Perppu bisa dilakukan atas dasar kegentingan yang memaksa untuk merespons kekosongan hukum terhadap kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi oleh KPK. Sesuai aturan saat ini, calon kepala daerah yang dalam proses pilkada tersangkut kasus hukum dinyatakan tetap dapat mengikuti kontestasi.
Baca Juga Tanggapan KPU Soal Penundaan Status Hukum Calon Kepala Daerah
Menurutnya, ketika seorang calon sudah terlibat kasus hukum, tak terkecuali korupsi, maka sepatutnya calon itu didiskualifikasi. Ketentuan ini yang semestinya diatur dalam Perppu.
Pihaknya tidak sependapat dengan usul KPK jika Perppu dikeluarkan untuk membolehkan parpol mengganti calon yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Penggantian calon di tengah tahapan pilkada yang sudah berjalan, justru akan menyulitkan partai, penyelenggara, dan pemilih.
“Saya tidak sepakat jika materi perpu seperti yang diusulkan KPK yang mengatakan calon tersangka dibisa diganti. Harusnya perpu hanya mengatur sanksi diskualifikasi saja, dan menegaskan calonnya tidak bisa diganti,” jelasnya.