Bernas.id ? Tiongkok akan memangkas sejumlah institusi pemerintahan, termasuk penggabungan bank-bank milik negara dan regulator penjamin serta menyusun agen khusus untuk mengawasi masalah-masalah yang tekait imigrasi dari para veteran militer.
Perombakan mengakibatkan sebanyak delapan kementerian akan dikurangi menjadi 26 dan tujuh lembaga-lembaga non-kementerian akan dipangkas. Rencana ini menandai salah satu perubahan terbesar di tubuh pemerintah pusat dalam sejarah Tiongkok.
Perombakan semacam ini pernah terjadi pada 1998 saat Perdana Menteri Zhu Rongji menutup atau menggabungkan 15 kementerian dan komisi dalam suatu dewan negara.
Beredar luas sebelumnya kabar akan ada perombakan di kantor urusan Hong Kong dan Macau, namun ternyata tidak terbukti.
Kementerian Energi, yang semula dikabarkan akan terkena perombakan, juga tidak terjadi.
Perombakan besar ini adalah bagian dari rencana Presiden Tiongkok Xi Jinpin untuk melengkapi kembali pemerintahan agar bisa memberikan Partai Komunis Tiongkok kendali yang lebih besar dan sarana yang lebih efektif dalam memerintah negara dengan jumlah populasi terbanyak di dunia.
Baca juga Pemerintah Kota di Tiongkok Cari Lulusan S1 Untuk Pemelihara Toilet Umum
Scmp.com Selasa, (13/3/2018) menyebut, Xi dikabarkan juga akan memangkas birokrasi, yang tugas dan tanggung jawabnya tumpang-tindih. Misalnyanya, pembentukan Kementerian Manajemen Darurat akan memusatkan segala administrasi terkait masalah bencana alam dan bencana yang disebabkan manusia, mulai dari gempa bumi sampai kebakaran hutan.
Saat ini, ada sistem yang terputus sehingga ketika musibah terjadi lembaga pemerintah Tiongkok harus berhadapan dengan sistem terputus tersebut. Misalnya, kebakaran hutan perlindungannya ada di bawah Kementerian Kehutanan.
Namun ketika yang terbakar padang rumput, masalah ini ditangani oleh Kementerian Pertanian.