YOGYAKARTA, Bernas.id ? Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menanggapi polemik proses penundaan proses hukum calon kepala daerah di Pilkada serentak 2018 yang diduga korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tjahjo menilai masing-masing instansi memiliki prosedur yang berbeda-beda.
“Saya kira masing-masing instansi atau lembaga ada protapnya. Kepolisian, Kejaksaan memang ada kebijakan (menunda proses hukum) sampai Pilkada (selesai).
Tapi KPK tidak, saya kira ya kan gak bisa dipaksa,?
ungkapnya di sela-sela menghadiri acara Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional di The Alana Yogyakarta Hotel, Yogyakarta, Selasa (13/3/18).
Baca Juga Calon Kepala Daerah Ditangkap KPK, ICW: Abaikan Pernyataan Menko Polhukam
Tjahjo menekankan instansi punya kewenangan masing-masing sehingga pihak luar tak bisa mengintervensi kebijakan. Termasuk terhadap KPK yang berencana mengumumkan nama-nama calon kepala daerah Pilkada 2018 diduga melakukan tindakan korupsi.
“Saya kira kami tak bisa mengintervensi, seperti saya punya SOP, instansi lain punya SOP, kan jadi sulit. Walaupun kemarin sudah ada imbauan dari Pak Menko Polhukam, tapi itu kan imbauan saja,” katanya.
Mendagri berujar secara prinsip penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 harus bebas dari praktik yang menodai pesta demokrasi.
“Untuk membangun proses Pilkada, pesta demokrasi yang bermartabat, kita harus hilangkan politik uang, hilangkan kampanye yang berujar kebencian.
Kita adu program, konsep, adu gagasan,? tegas Tjahjo.