JAKARTA, Bernas.id ? Pernyataan Menko Polhukam Wiranto soal penundaan proses hukum calon kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai kritik. Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta KPK mengabaikan usulan Wiranto karena dinilai tak ada dasar hukumnya.
“KPK abaikan saja pernyataan Menkopolhukam itu. Karena tidak berdasar secara hukum permintaan seperti itu.
Apalagi UU 30/2002 secara eksplisit menyebutkan KPK adalah lembaga negara independen yang bebas dari intervensi mana pun dalam menjalankan tugas dan kewenangannya,” terang Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz, Senin (12/3/18) malam.
Baca Juga Paslon Petahana Pilkada Terkena OTT KPK, Ini Pendapat Ketua ICMI
ICW menilai permintaan Menko Polhukam itu berpotensi mengintervensi proses hukum yang sudah berjalan. Apalagi rangkaian Pilkada 2018 sudah dimulai dan kini memasuki masa kampanye calon kepala daerah.
“Pertama, pernyataannya berpotensi mengintervensi proses hukum. Harusnya Menkopolhukam memilah mana proses politik, mana proses hukum,” ungkap Donal.
Ia mengatakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) ini sebagai proses politik yang tidak akan berhenti sekalipun KPK melakukan proses hukum.
Menurutnya, kedua proses ini dilakukan beriringan tanpa menegasikan proses hukum.
Sebelumnya, Wiranto meminta KPK untuk menunda proses hukum calon kepala daerah. Dikatakan Wiranto, proses hukum yang dilakukan KPK berpengaruh pada penyelenggaraan pemilu.
“Kita bersikap demikian, bahwa kalau belum ditetapkan sebagai calon atau pasangan calon, silakan saja KPK melakukan langkah-langkah hukum. Tetapi kalau sudah ditetapkan sebagai pasangan calon, kita dari penyelenggara pemilu diharapkan ditunda dululah penyelidikannya, penyidikannya, dan pengajuannya sebagai saksi ataupun sebagai tersangka,” ujar Menko Polhukam Wiranto seusai rapat tentang penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (12/3/18).
Baca Juga Mendekam di Rutan, 4 Petahana Pilkada 2018 Tak Bisa Berkampanye