Bernas.id – Korupsi seolah menjadi hal yang biasa saja seperti kejahatan yang umum dilakukan para copet atau maling kendaraan bermotor di koran kriminal, padahal korupsi merupakan tidak kegiatan luar biasa, yang butuh penanganan khusus. Banyaknya operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap koruptor, terutama calon kepala daerah menimbulkan kesan tindak korupsi tidak akan pernah habis di negeri ini.
Namun, pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo tentang adanya 90 persen dari sebagian kepala daerah petahana peserta Pilkada Serentak 2018 diduga kuat korupsi dan akan jadi tersangka menjadi polemik tersendiri. Beberapa pihak menyebut pernyataan Ketua KPK itu menunjukkan ketidakmatangan penegak hukum.
Dikritik Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani, di Jakarta, Rabu (7/3/2018), seharusnya, penegak hukum menyampaikan kepada publik sesuatu yang sudah pasti.
“Kalau bicara akan, sebagai penegak hukum, berarti dia belum matang.
Hukum itu pasti. Hukum itu bicara hari ini, bukan besok yang baru akan terjadi. Tidak bisa seperti itu,” katanya.
Agus Rahardjo selaku pimpinan KPK, dinilai Arsul Sani, justru seolah melakukan politisasi proses hukum dengan menyampaikan informasi tersebut kepada publik.
Jika telah memperoleh dua alat bukti yang cukup suatu tindak pidana korupsi calon kepala daerah, menurut Arsul Sani, KPK seharusnya mengumumkannya.
Namun, yang terjadi sebaliknya. “Kalau iya, benar. Kalau tidak?” ujarnya.
Pimpinan KPK, lanjut Arsul Sani, tidak belajar dari pengalaman saat menyampaikan informasi banyaknya daerah yang diberi tanda merah alias wilayah rawan korupsi. Sebab, tidak ada kejelasan dan tindak lanjut setelahnya.