Bernas.id ? Sebagai pemimpin negara, tentunya ada banyak pihak yang ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dari mana asalnya atau apapun latar belakangnya, entah itu orang sipil organisasi masa, partai politik, tentu sah-sah saja bertemu dengan Jokowi.
Hal ini seperti klarifikasi Ketua Umum DPP PSI (Partai Solidaritas Indonesia), Grace Natalie, menyebut pertemuan jajaran pengurus partainya dengan Presiden Jokowi di Istana Negara untuk membicarakan masalah kebangsaan dan negara.
Namun, ada pihak yang menyebut pertemuan itu menyalahi aturan.
Dijelaskan Novel Bamukmin, ACTA (Advokat Cinta Tanah Air) melaporkan pertemuan Presiden Jokowi dan jajaran PSI itu ke Komisi Ombudsman dengan tudingan pelanggaran administrasi, Senin (5/3). Permasalahannya, lanjut Novel, menggunakan istana untuk membahas pemenangan Jokowi dalam pilpres 2019 di Istana Negara. ?Memakai fasilitas negara (Istana Negara-red) untuk kepentingan pribadi, itu pelanggarannya,? jelasnya.
Dalam keterangan tertulisnya, Grace Natalie menjelaskan tentang adanya anggapan yang kurang tepat terkait pertemuan DPP PSI dengan Presiden Jokowi di Istana Negara.
Pertemuan itu, lanjut Grace, merupakan inisiatif DPP PSI yang meminta pertemuan dengan Presiden untuk membicarakan masalah kebangsaan dan negara.
Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) pun ikut berkomentar. Pertemuan antara PSI dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, tegas Bamsoet, tidak ada masalah.
“Emang masalahnya di mana Istana menerima PSI? Memang kalau ngundang yang lain, enggak ngomongin itu?” ucap Bamsoet di Gedung DPR RI, Senin (5/3/2018).
Dikatakan Bamsoet, selama ini PSI bukanlah satu-satunya partai yang diterima di Istana Kepresidenan.
Golkar ataupun Partai Gerindra, disebut Bamsoet, juga pernah diterima oleh Istana. Untuk itu, politikus Golkar ini, tidak melihat adanya masalah terkait pertemuan PSI dengan Presiden Jokowi di Istana.

