JAKARTA, Bernas.id – Menko Polhukam Wiranto meminta sejumlah pihak untuk tidak sembarang melempar isu grasi terhadap terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir. Ia menekankan harus mengikuti suatu prosedur hukum.
“Spekulasi itu perlu prosedur hukum. Perlu proses yang cukup dapat dipertanggungjawabkan dari sisi hukum.
Jangan seenaknya kemudian melempar isu,” kata Wiranto di kantornya, Jakarta, Jumat (2/3/18).
Wiranto mengaku akan membicarakannya dengan kementerian dan lembaga terkait. Pihaknya juga menyinggung bahwa di penjara bukan berarti jauh dari kemanusiaan. Sebab, ada fasilitas yang bisa dinikmati narapidana.
“Sebenarnya di penjara pun fasilitas enggak terkekang habis-habisan.
Ada layanan kesehatan, perlakuan juga cukup baik dalam hal merawat kesehatan. lalu yang besuk juga ada diizinkan. Sebenarnya dari sisi kemanusiaan, tidak masalah,” ungkapnya.
Selain itu, Wiranto mengingatkan supaya masalah Abu Bakar Ba?asyir tidak dicampuri dengan isu lain apalagi kaitkan dengan Pemilu 2019.
“Ini masalah hukum yang diberlakukan. Ada atau engga ada pemilu itu tetap berlaku.
Jangan dikait-kaitkan dengan pemilu atau masalah lain. Yang bersangkutan dihukum karena ada masalah. Oleh karena itu jangan dikait-kaitkan dengan masalah lain apalagi pemilu,” pungkasnya.
Sementara itu, Presiden Jokowi sendiri belum menerima surat permohonan grasi. “Urusan grasi sampai saat ini saya belum menerima suratnya,” kata Jokowi di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (2/3/18).