JAKARTA, Bernas.id ? Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat meminta agar Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menghentikan segala rencana eksekusi mati jilid empat. Prasetyo sebelumnya sudah memberi sinyal bahwa eksekusi mati selanjutnya dilakukan tahun ini.
“Pernyataan-pernyataan yang Jaksa Agung sampaikan ke media seminggu belakangan tidak lebih sebagai upaya untuk mencari perhatian publik di panggung hukum nasional,” ungkap Direktur LBH Masyarakat Ricky Gunawan lewat siaran pers, Jumat (2/3/18).
Ia mengungkapkan selama ini Kejaksaan Agung hanya mengumbar pernyataan kontroversial tanpa dibarengi prestasi. Kalau dibandingkan dengan penegak hukum, lanjut Ricky, Kejaksaan Agung merupakan institusi paling tertinggal.
?Oleh karena itulah, eksekusi mati jelas menjadi jalan pintas bagi Jaksa Agung untuk menunjukkan kepada publik bahwa seolah-olah institusi Kejaksaan Agung telah bekerja dengan baik,? tegasnya.
Ricky menjelaskan pada Juli 2017, Ombudsman sudah menyatakan eksekusi mati jilid tiga yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung pada Juli 2016 mengandung maladministrasi dan Kejaksaan Agung harus memperbaiki.
Menurut Ricky, rencana eksekusi mati jilid IV juga kontra-produktif dengan diplomasi Indonesia dalam politik internasional.
Dikatakan Ricky, Komisioner Tinggi HAM PBB baru saja datang ke Indonesia. Sementara, Indonesia baru mengincar posisi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB Periode 2019-2020. Lebih lanjut, Indonesia juga gencar menyelamatkan ratusan buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati.
“Eksekusi mati justru akan mencoreng citra Indonesia di hadapan komunitas internasional,? ujarnya.