JAKARTA, Bernas.id – Kepala Pusat Data Informasi Kemensos, Said Mirza Pahlevi mengungkapkan, saat ini yang menjadi tantangan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kementeriannya, ialah mengerahkan Pemerintah Daerah untuk selalu mengupdate data penerima bantuan iuran (PBI) JKN yang layak.
Minimnya pengetahuan teknologi, terkadang membuat Pemda merasa sulit untuk terus memperbaiki data.
Said menjelaskan, sebenarnya pada Permensos No 5 tahun 2016, mewajibkan untuk selalu diadakannya verifikasi dan validasi data setiap satu bulan sekali.
Meski demikian, hingga saat ini masih ada Kabupaten/Kota yang masih jarang melakukan update verifikasi dan validasi data sebulan sekali. Bahkan, lanjut Said, hanya 15 persen Pemda Kabupaten/kota yang mau mengupdate datanya sebanyak sebulan sekali.
?Kabupaten Kota lakukan verifikasi 15 persenan,? ungkap Said.
Said mengaku, terkadang penggunaan teknologi yang rumit seperti menyulitkan Pemda. Untuk mengupdate sesering mungkin data PBI JKN.
?Jadi kami sekarang bangun modul aplikasi PBI JKN agar memudahkan Pemda untuk update datanya secara online kepada kami,? jelasnya.
Lewat aplikasi ini, nantinya Pemda hanya tinggal mendownload data penerima PBI yang sudah disediakan oleh Kemensos.
Untuk nantinya direvisi kembali mana yang masih layak dan tidak.
?Jadi, melalui pendekatan teknologi proses updating terbantu, karena keakuratan data bergantung pada keaktifan mereka update,? ujarnya.